Pemerintah dorong BUMDes dan UMKM perkuat rantai pasok program MBG

Pemerintah dorong BUMDes dan UMKM perkuat rantai pasok program MBG
BUMDes & UMKM perkuat MBG

Pemerintah mengakui pelaksanaan awal Program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi kendala rantai pasok, distribusi pangan, dan kapasitas logistik di berbagai daerah. Tantangan itu dinilai paling menonjol di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga pelibatan pelaku ekonomi lokal menjadi bagian dari langkah penanganan.

Sorotan

  • Pemerintah dorong BUMDes dan UMKM memperkuat rantai pasok MBG dengan skema penyerapan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan lokal.
  • Kementerian Keuangan menegaskan optimalisasi dan efisiensi belanja negara sesuai PP Nomor 6 Tahun 2023 lewat penajaman anggaran K/L dan sinkronisasi pusat-daerah.
  • Penguatan peran BUMDes, UMKM, dan penyedia lokal dalam program MBG diarahkan untuk atasi hambatan distribusi sekaligus meningkatkan efektivitas belanja negara di daerah.

Strategi penguatan pasokan dan logistik MBG

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan tantangan tersebut saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 dalam rapat paripurna DPR, Selasa (14/7/2026). Ia menyatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap kendala lapangan dalam eksekusi program prioritas itu, terutama pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik.

Untuk mengatasinya, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, memperkuat rantai pasok pangan melalui pemberdayaan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, dan penyedia lokal. Skema itu diarahkan agar kebutuhan bahan pangan MBG dapat diserap langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.

Arah belanja negara dan dampak pelibatan ekonomi lokal

Dalam forum yang sama, Purbaya juga menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS yang meminta belanja negara dijalankan secara optimal, efisien, dan efektif. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat kualitas belanja negara dengan menerapkan prinsip anggaran berkualitas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Ia menambahkan penerapan prinsip spending better dilakukan melalui penajaman belanja kementerian dan lembaga, efisiensi belanja yang kurang produktif, penguatan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta peningkatan sinergi antara belanja pemerintah pusat dan daerah. Bagi pelaksanaan MBG, pendekatan ini menunjukkan bahwa penguatan peran BUMDes, UMKM, dan pemasok lokal tidak hanya ditujukan untuk mengatasi hambatan distribusi, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas belanja negara di tingkat daerah.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang kolaborasi Toco dan Lion Parcel, dibahas upaya memperluas pilihan pengiriman bagi penjual daring di Indonesia agar layanan logistik lebih fleksibel dan kompetitif. Kerja sama ini menambah opsi kurir di ekosistem marketplace, dengan tujuan memperkuat operasional seller, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memperluas jangkauan pasar nasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.