Pemerintah dorong daerah perkuat pasokan untuk menjaga inflasi semester II 2026

Pemerintah dorong daerah perkuat pasokan untuk menjaga inflasi semester II 2026
Penguatan pasokan cegah inflasi

Pemerintah menyoroti perlunya penguatan pasokan dan kelancaran distribusi barang agar inflasi nasional tetap terkendali pada semester II 2026. Tekanan harga masih datang dari sektor transportasi dan sejumlah komoditas pangan, meski inflasi tahunan nasional tercatat 3,34 persen dan masih di bawah batas atas target 3,5 persen.

Sorotan

  • Pemerintah meminta daerah dengan inflasi tinggi menyesuaikan langkah pengendalian pada semester II 2026 dan memperkuat suplai kebutuhan pokok.
  • Sektor transportasi, khususnya angkutan udara, serta kenaikan harga bawang putih, minyak goreng, dan beras menjadi penekan utama inflasi semester I 2026.
  • Koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah diperkuat melibatkan BPS, Perum Bulog, dan berbagai kementerian untuk menahan kenaikan harga.

Langkah pengendalian inflasi semester II 2026

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan arahan kepada pemerintah daerah setelah rapat koordinasi terbatas evaluasi pengendalian inflasi semester I 2026 dan rencana program semester II 2026 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026. Ia meminta daerah, terutama yang masih mencatat inflasi tinggi, segera menyesuaikan langkah pengendalian dengan kondisi masing-masing wilayah.

Tito menyatakan penyumbang utama kenaikan inflasi bulanan berasal dari sektor transportasi, terutama angkutan udara, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Selain itu, harga bawang putih, minyak goreng, dan beras juga ikut menekan inflasi sehingga daerah diminta memperkuat suplai kebutuhan pokok.

Ia juga menekankan pentingnya antisipasi hambatan distribusi akibat cuaca, khususnya di wilayah kepulauan yang kerap menghadapi gelombang tinggi. Menurutnya, penggunaan kapal berkapasitas lebih besar dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga arus barang tetap lancar agar pasokan terjaga dan harga tetap stabil.

Dampak bagi daerah dan koordinasi nasional

Tito menilai pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama bagi wilayah dengan tekanan harga yang masih tinggi, termasuk sejumlah daerah di kawasan timur dan Aceh. Penguatan koordinasi dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan risiko kenaikan harga yang lebih luas pada paruh kedua tahun ini.

Untuk itu, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus diperkuat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Pusat Statistik, Perum Bulog, dan pemerintah daerah. Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta pejabat kementerian dan lembaga lainnya.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penyerapan beras Perum Bulog, kami mencatat Bulog telah menyerap sekitar 3,4 juta ton setara beras hingga pertengahan Juli 2026 atau sekitar 85% dari target nasional 4 juta ton. Sejumlah wilayah bahkan sudah melampaui target pengadaan, yang dinilai memperkuat stok pangan dan memberi kepastian pasar bagi hasil panen petani—faktor penting untuk menjaga stabilitas harga beras.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.