Kemendagri dukung percepatan program BSPS dan insentif fiskal perumahan di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Dukungan Kemendagri percepatan BSPS

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Kemendagri dukung percepatan program BSPS dan insentif fiskal perumahan di Indonesia — BSPS & insentif perumahan dipercepat

Pemerintah memperkuat koordinasi pusat dan daerah untuk mempercepat realisasi program perumahan rakyat, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi 400.000 penerima. Langkah ini juga mencakup percepatan pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera serta evaluasi kebijakan pembebasan biaya perizinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sorotan

Mendagri Tito Karnavian menegaskan target percepatan program BSPS akan didukung penuh menuju capaian 400.000 penerima melalui penerbitan peraturan khusus.
Koordinasi lintas kementerian dan BNPB difokuskan untuk percepatan pembangunan ribuan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera, mengedepankan kesiapan lahan dan tindak lanjut konstruksi.
Kemendagri akan memeriksa dan menindaklanjuti daerah yang belum membebaskan biaya PBG dan BPHTB bagi MBR, serta menyiapkan insentif fiskal bagi kepala daerah yang pro sektor perumahan.

Koordinasi program BSPS dan hunian pascabencana

KOMPAS.com melaporkan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah akan mendukung penuh optimalisasi program BSPS, sejalan dengan rencana penerbitan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat pencapaian target 400.000 penerima. Ia menyatakan program tersebut dinantikan publik karena ditujukan untuk memperbaiki rumah masyarakat kurang mampu yang tidak layak huni.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat di Kantor BPKP, Jakarta, pada 14 Juli 2026 bersama Menteri PKP, Kepala BPS, dan Kepala BPKP. Selain membahas BSPS, rapat itu juga menyoroti percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Tito menjelaskan pembangunan hunian tetap secara in situ menjadi tanggung jawab BNPB, sedangkan pembangunan bagi warga yang direlokasi dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, ia menyebut pembangunan ribuan hunian tetap bukan pekerjaan mudah, namun kesiapan rencana dan progres koordinasi, termasuk pengadaan lahan, dinilai sudah memberi kepastian untuk tindak lanjut berikutnya.

Untuk mempercepat implementasi, Tito menyatakan akan menindaklanjuti rencana tersebut bersama Menteri Pekerjaan Umum, Direktur Utama PLN, dan seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah, katanya, bergerak cepat agar pelaksanaan pembangunan berjalan optimal.

Evaluasi insentif biaya bangunan untuk MBR

Rapat tersebut juga menghimpun masukan dari pelaku usaha real estate mengenai daerah yang belum menerapkan kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tito menegaskan Kemendagri akan memeriksa daerah-daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

Setelah pemeriksaan, Kemendagri berencana menerbitkan surat edaran untuk mengingatkan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pemberian penghargaan di enam region di Indonesia dalam bentuk insentif fiskal bagi kepala daerah yang dinilai pro pada sektor perumahan.

Dalam rapat yang turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, perwakilan pengembang, serta pihak terkait lainnya itu, Tito juga meminta BPKP menjalankan fungsi pengawasan terhadap daerah yang belum melaksanakan pembebasan biaya PBG dan BPHTB bagi MBR. Langkah itu diharapkan memperkuat efektivitas program perumahan rakyat di berbagai daerah.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang polemik penghentian pengumpulan data Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami menyoroti kelemahan tata kelola yang kerap memandang pengawasan sebagai tugas berbatas waktu. Artikel itu menekankan bahwa besarnya anggaran dan kompleksitas rantai pelaksanaan menuntut sistem pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan sepanjang siklus program, dengan fokus pencegahan, bukan sekadar reaksi penindakan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?