Kompolnas menilai penyidikan Polri atas kasus Febrie Adriansyah menghadapi hambatan yuridis

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Hambatan yuridis penyidikan Febrie

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Sholanke Dele

16.07.2026

Kompolnas menilai penyidikan Polri atas kasus Febrie Adriansyah menghadapi hambatan yuridis — Hambatan hukum kasus Febrie

Pembahasan penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah memunculkan sorotan pada ruang gerak penyidik Polri. Hambatan itu disebut berkaitan dengan posisi Febrie sebagai petinggi Kejaksaan Agung dan aturan imunitas jaksa dalam proses pemeriksaan.

Sorotan

Polri menghadapi hambatan yuridis dalam penyidikan kasus Febrie Adriansyah, terutama karena hak imunitas jaksa memerlukan izin Kejaksaan Agung untuk tindakan hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan pemeriksaan jaksa tanpa izin Jaksa Agung, namun hal itu baru berlaku setelah status tersangka ditetapkan.
Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 11 Juli 2026 dalam tiga kasus besar, yakni korupsi batu bara, TPPU Asabri, dan Krakatau Steel.

Hambatan hukum dalam penyidikan

Seperti diberitakan Kompas.com, anggota Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warsyim mengatakan Polri menghadapi kesulitan bila mengusut sendiri kasus korupsi dan TPPU mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Ia menyampaikan pandangan itu dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV pada Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut Yusuf, hambatan utama muncul karena sosok yang diusut adalah FA, yang disebutnya sebagai figur penting di lingkungan Kejaksaan Agung. Ia menilai kondisi itu berpotensi menimbulkan kendala bagi kepolisian dalam menjalankan proses penyidikan.

Yusuf juga menjelaskan adanya alasan yuridis yang memperberat proses tersebut. Ia mengatakan jaksa memiliki hak imunitas berdasarkan undang-undang kejaksaan, sehingga pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan pada dasarnya memerlukan izin dari Kejaksaan Agung.

Status tersangka dan implikasinya

Ia menambahkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan seorang jaksa diperiksa tanpa izin Jaksa Agung, namun dengan syarat ketat. Menurut dia, pemeriksaan baru dapat dilakukan setelah yang bersangkutan lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam konteks perkara ini, Febrie Adriansyah disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor sejak Sabtu, 11 Juli 2026. Penetapan itu terkait tiga perkara, yakni dugaan korupsi batu bara, TPPU dalam kasus Asabri, dan Krakatau Steel.

Perkembangan tersebut menempatkan aspek prosedural dan kewenangan antarpenegak hukum sebagai faktor penting dalam kelanjutan kasus. Bagi sektor penegakan hukum, perkara ini dapat menjadi ujian atas penerapan aturan pemeriksaan aparat penegak hukum senior dalam perkara korupsi dan TPPU.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang korupsi sistemik di Indonesia, kami membahas bagaimana praktik korupsi yang berulang mengancam agenda Indonesia Emas 2045 dengan menekan pertumbuhan, investasi, dan kualitas layanan publik. Kami juga menyoroti bahwa dampak terbesarnya adalah erosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, yang dapat melemahkan legitimasi, akuntabilitas, serta efektivitas kebijakan jangka panjang.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?