Perwakilan Bali desak realisasi proyek bandara Bali utara

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Perwakilan desak bandara Bali utara

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

17.07.2026

Perwakilan Bali desak realisasi proyek bandara Bali utara — Desakan bandara Bali utara

Dorongan pembangunan infrastruktur di Bali utara kembali mengemuka saat perwakilan raja, sultan, dan tokoh masyarakat Buleleng mendatangi Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta pada Jumat, 17 Juli 2026. Mereka meminta tindak lanjut atas komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun bandara di lepas Pantai Kubutambahan, Buleleng, sebagai upaya menyeimbangkan pembangunan dengan Bali selatan.

Sorotan

Perwakilan Bali mendesak realisasi proyek Bandara Bali Utara di Kubutambahan kepada Kepala Staf Kepresidenan, menagih janji Prabowo setelah 1,5 tahun menjabat.
Ketimpangan pembangunan membuat ekonomi dan proyek besar terkonsentrasi di Bali selatan, membatasi lapangan kerja bagi lulusan muda di Bali utara.
Bandara di lepas pantai Kubutambahan diharapkan membuka investasi, memperluas akses, dan mendorong pemerataan ekonomi di Buleleng dan sekitarnya.

Tuntutan realisasi proyek dan asal komitmen

Seperti diberitakan Kompas.com, rombongan tersebut bertemu Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman untuk menagih janji pembangunan Bandar Udara di Bali utara. Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, mengatakan keputusan atas proyek itu belum juga terbit meski Prabowo telah sekitar 1,5 tahun menjabat sebagai presiden.

Ia menjelaskan aspirasi itu sudah disampaikan kepada Prabowo pada Februari 2024, saat Prabowo masih berstatus calon presiden. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat Bali meminta agar pembangunan antara wilayah selatan dan utara pulau itu dibuat lebih seimbang.

Menurut dia, dari pembahasan itu muncul inisiatif menjadikan bandara sebagai pintu masuk baru ke Bali melalui kawasan Kubutambahan. Opsi lokasi di lepas pantai disebut mengemuka setelah ada kekhawatiran awal bahwa pembangunan di daratan dapat memengaruhi situs-situs puri di Bali.

Dampak ekonomi bagi Bali utara

Perwakilan masyarakat menilai ketimpangan pembangunan selama ini membuat aktivitas ekonomi dan proyek besar lebih terkonsentrasi di Bali selatan. Kondisi itu, menurut mereka, membatasi penciptaan lapangan kerja di wilayah utara.

Ia mengatakan banyak anak muda, termasuk lulusan sarjana dan diploma pariwisata, harus merantau ke Bali selatan atau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan. Dalam pandangan mereka, keberadaan bandara di Bali utara diharapkan membuka investasi, memperluas akses, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Buleleng dan sekitarnya.

Cokorda Gde Putra menyatakan Prabowo sebelumnya mendukung program tersebut dan menyebut lokasi yang diarahkan berada di Kubutambahan, di area lepas pantai. Hingga pertemuan di KSP pada Jumat itu, para perwakilan kerajaan dan tokoh masyarakat masih menunggu keputusan resmi terkait pelaksanaan proyek.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang RUU Daerah Kepulauan, kami membahas upaya penyesuaian arah pembangunan nasional agar lebih mencerminkan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola, layanan publik, konektivitas, dan skema pendanaan bagi wilayah kepulauan, sekaligus mengoreksi pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi daratan tanpa memberi keistimewaan pada daerah tertentu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?