Utang pemerintah Indonesia dinilai melampaui angka resmi dalam perhitungan kewajiban

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Utang pemerintah Indonesia melebihi angka resmi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

19.07.2026

Utang pemerintah Indonesia dinilai melampaui angka resmi dalam perhitungan kewajiban — Utang riil lebih besar

Perbedaan definisi pelaporan memunculkan gambaran bahwa beban utang pemerintah lebih besar daripada angka yang rutin dipublikasikan ke masyarakat. Dalam riset yang dikutip di Jakarta pada Minggu, Awalil Rizky menyebut posisi utang per 31 Maret 2026 tercatat Rp9.920,45 triliun, sementara cakupan kewajiban yang lebih luas dalam LKPP menunjukkan nilai yang lebih tinggi untuk periode akhir 2025.

Sorotan

Nilai kewajiban dalam Neraca LKPP per 31 Desember 2025 tercatat Rp11.527 triliun, jauh di atas angka utang resmi Rp9.638 triliun untuk periode sama.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti perbedaan definisi utang pemerintah, di mana publikasi resmi hanya mencakup SBN, SBN syariah, dan pinjaman.
Selisih ribuan triliun rupiah antara angka utang resmi dan kewajiban LKPP menimbulkan potensi perbedaan persepsi risiko fiskal dan transparansi pemerintah Indonesia.

Perbedaan definisi utang dan cakupan laporan

Menurut Okezone Economy Indonesia, ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyatakan pola publikasi posisi utang pemerintah berubah sejak 2025 menjadi tiap tiga bulan setelah data Produk Domestik Bruto dari Badan Pusat Statistik tersedia. Menurut dia, angka yang biasa diumumkan ke publik mendefinisikan utang pemerintah secara sempit, yaitu hanya mencakup Surat Berharga Negara domestik dan valuta asing, termasuk SBN syariah, serta pinjaman dalam negeri dan luar negeri.

Awalil menilai Kementerian Keuangan memiliki dokumen lain yang menyajikan definisi lebih luas melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahunan, yang menggunakan istilah kewajiban dalam bagian neraca. Dalam penjelasannya, kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, termasuk kewajiban yang bersumber dari pembiayaan pinjaman maupun perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah.

Ia menegaskan kewajiban dalam neraca LKPP pada dasarnya merupakan istilah lain dari utang pemerintah dengan cakupan yang dinilai lebih riil. Komponen itu terbagi atas kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer, utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya, serta kewajiban jangka panjang yang mencakup pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, utang SBN dan SBSN, utang pembelian cicilan, kewajiban kemitraan, dan utang jangka panjang lainnya.

Dampak selisih angka bagi pembacaan fiskal

Berdasarkan perluasan definisi tersebut, nilai kewajiban dalam Neraca LKPP per 31 Desember 2025 mencapai Rp11.527 triliun, terdiri dari kewajiban jangka pendek Rp1.824 triliun dan kewajiban jangka panjang Rp9.703 triliun. Nilai itu lebih tinggi dibanding posisi utang resmi yang diumumkan untuk periode yang sama sebesar Rp9.638 triliun.

Selisih hingga ribuan triliun rupiah itu menunjukkan bahwa cara pengukuran dan cakupan komponen utang dapat memengaruhi pembacaan terhadap kondisi fiskal pemerintah. Bagi pelaku pasar dan publik, perbedaan antara angka utang resmi berkala dan kewajiban dalam LKPP berpotensi menjadi faktor penting dalam menilai risiko pembiayaan negara dan transparansi pelaporan fiskal.

Opini WTP atas laporan keuangan kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 menjadi sorotan dalam liputan kami sebelumnya, termasuk capaian Kementerian Transmigrasi yang dinilai mencerminkan tata kelola pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun kami juga menekankan bahwa WTP tidak otomatis menutup pertanyaan tentang kualitas belanja, tindak lanjut temuan, serta sejauh mana angka-angka dalam laporan keuangan benar-benar membantu publik membaca kinerja dan risiko fiskal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?