DPR dan pemerintah setujui tambahan anggaran layanan kapal perintis di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Tambahan anggaran kapal perintis

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

22 jam yang lalu

DPR dan pemerintah setujui tambahan anggaran layanan kapal perintis di Indonesia — Anggaran kapal perintis naik

Pemerintah dan DPR RI menyepakati tambahan anggaran untuk menjaga operasional layanan kapal perintis pada sisa tahun anggaran 2026. Langkah ini ditujukan agar layanan transportasi bagi wilayah perintis dan daerah 3T tetap berjalan, sembari menata mekanisme pendanaan agar hambatan administrasi tidak terulang.

Sorotan

DPR dan pemerintah menyetujui tambahan anggaran 2026 sekitar Rp139 miliar untuk ASDP dan Rp70 miliar untuk Pelni guna layanan kapal perintis.
Skema Anggaran Belanja Tambahan digunakan untuk menutup kebutuhan operasional layanan kapal perintis pada sisa semester kedua 2026.
Usulan ABT dari Kementerian Perhubungan senilai Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun masih dalam proses perincian bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Rincian tambahan anggaran 2026

Seperti dilaporkan Kompas.com, kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebutuhan tambahan anggaran tersebut mencakup sekitar Rp139 miliar untuk ASDP dan sekitar Rp70 miliar untuk Pelni.

Prasetyo menjelaskan kebutuhan itu dipenuhi melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan tahun berjalan. Menurut dia, skema tersebut berlaku untuk menutup kebutuhan operasional pada sisa semester kedua 2026.

Selain kebutuhan untuk layanan kapal perintis, rapat juga membahas usulan ABT dari Kementerian Perhubungan senilai sekitar Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun. Namun, usulan itu masih akan dirinci lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dampak bagi layanan wilayah perintis

Pembahasan antara pemerintah dan DPR tidak hanya berfokus pada tambahan dana, tetapi juga pada evaluasi mekanisme pendanaan layanan perintis. Prasetyo mengatakan pembenahan itu diperlukan agar proses administratif tidak mengganggu pelayanan publik.

Ia menegaskan setiap perubahan mekanisme tetap harus memenuhi prinsip tata kelola dan administrasi keuangan negara. Pemerintah dan DPR, kata dia, ingin mempercepat sisi administrasi karena layanan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah perintis dan wilayah 3T.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang Sidang Kabinet Paripurna yang dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto di Istana, pemerintah menekankan percepatan pelaksanaan program lintas sektor serta penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga. Kami juga mencatat konteks konsolidasi eksekutif setelah sidang terakhir pada Maret 2026, seiring dorongan agar implementasi kebijakan berjalan lebih cepat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?