DPR pisahkan pengaturan hak dan kewajiban ojol ke RUU tersendiri

DPR pisahkan pengaturan hak dan kewajiban ojol ke RUU tersendiri
Aturan ojol dipisah DPR

Baleg DPR merampungkan draf revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada 20 Juli 2026 sambil memastikan isu perlindungan pengemudi ojek online tidak dimasukkan ke beleid itu. Langkah tersebut menempatkan pengaturan hak, kewajiban, dan perlindungan pekerja transportasi berbasis teknologi informasi ke rancangan undang-undang terpisah yang masuk Prolegnas Prioritas 2026.

Sorotan

  • DPR memutuskan pengaturan hak, kewajiban, dan perlindungan pengemudi ojol akan dibahas dalam RUU tersendiri masuk Prolegnas Prioritas 2026.
  • Revisi UU LLAJ tetap fokus pada kerangka lalu lintas dan angkutan jalan, dengan ketentuan dana kecelakaan lalu lintas diperkuat di Pasal 239.
  • Pemisahan regulasi membuka peluang kepastian hukum bagi pelaku transportasi daring, merespons usulan Gojek terkait pengakuan sebagai angkutan penumpang.

Arah regulasi ojol dalam agenda legislasi 2026

Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Martin Manurung menyatakan ketentuan lanjutan mengenai hak dan kewajiban pengemudi serta perlindungan pekerja transportasi berbasis teknologi informasi akan diatur melalui undang-undang tersendiri. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat pleno Baleg saat proses harmonisasi revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Senin, 20 Juli 2026.

Martin, yang juga memimpin Panitia Kerja harmonisasi RUU LLAJ, mengatakan substansi mengenai pengemudi ojol tidak jadi dimasukkan ke dalam draf revisi UU LLAJ. Menurut dia, materi tersebut akan diakomodasi dalam RUU tentang Transportasi Online atau RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig, yang keduanya masuk Prolegnas Prioritas 2026.

Dengan posisi itu, pembahasan revisi UU LLAJ tetap difokuskan pada kerangka lalu lintas dan angkutan jalan, sementara status kerja dan perlindungan pengemudi platform digital diarahkan ke payung hukum yang lebih spesifik. Pendekatan ini juga memberi sinyal bahwa DPR memisahkan pengaturan operasional transportasi dari isu hubungan kerja dan perlindungan sosial di ekonomi digital.

Dampak bagi sektor transportasi digital dan revisi LLAJ

Baleg telah menyelesaikan harmonisasi revisi UU LLAJ dan menyepakati sejumlah penyempurnaan substansi dalam draf tersebut. Salah satu poin yang disempurnakan adalah ketentuan pengelolaan dana kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 239, dengan pemerintah pusat diwajibkan mengembangkan sistem pengelolaan dana kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh badan perlindungan kecelakaan transportasi.

Martin menyatakan badan perlindungan kecelakaan transportasi itu dibentuk dengan undang-undang. Setelah harmonisasi rampung, seluruh fraksi di Baleg DPR RI menyetujui agar draf revisi UU LLAJ diproses lebih lanjut ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Di sisi industri, pembentukan aturan tersendiri untuk ojol berpotensi menjadi jalur utama bagi kepastian status, hak, dan kewajiban pelaku transportasi daring di Indonesia. Sebelumnya, Gojek telah mengusulkan agar ojol diakui sebagai angkutan penumpang dalam revisi UU LLAJ, dengan alasan transportasi roda dua memegang peran penting dalam mobilitas masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau angkutan umum.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penguatan sistem perlindungan sosial nasional, Presiden Prabowo menekankan luasnya jangkauan program bantuan—mulai dari pangan, subsidi energi, perumahan, hingga layanan kesehatan—sebagai instrumen menjaga daya beli dan akses layanan dasar. Pemerintah juga membuka ruang evaluasi desain bantuan, termasuk skema perumahan dan program makan bergizi gratis serta cek kesehatan gratis, agar penyaluran lebih efisien dan tepat sasaran.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.