Pemerintah tunggu finalisasi RUU Ketenagakerjaan DPR untuk mulai siapkan konsep pembahasan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pemerintah tunggu finalisasi RUU Ketenagakerjaan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

17 jam yang lalu

Pemerintah tunggu finalisasi RUU Ketenagakerjaan DPR untuk mulai siapkan konsep pembahasan — RUU Ketenagakerjaan Tunggu Parlemen

Proses legislasi RUU Ketenagakerjaan masih berjalan di DPR, sementara pemerintah belum masuk ke tahap pembahasan resmi. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan penyusunan konsep dari pihak pemerintah baru dilakukan setelah draf parlemen selesai, sambil penyerapan aspirasi publik tetap berlangsung paralel.

Sorotan

Pemerintah menunggu finalisasi draf RUU Ketenagakerjaan di DPR sebelum mulai menyiapkan konsep dan pembahasan resmi di parlemen.
Kebijakan pengupahan serta jaminan kesehatan pekerja transportasi daring belum diputuskan, karena pemerintah masih menunggu perkembangan rancangan dari DPR.
DPR mendorong pembukaan ruang diskusi bipartit sejak awal untuk memperlancar kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja sebelum masuk tahap substantif.

Tahap legislasi dan kesiapan pemerintah

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan masih berada di DPR sebagai pengusul inisiatif. Pemerintah, menurut dia, menunggu draf tersebut rampung sebelum menyiapkan konsep dan terlibat dalam pembahasan resmi di parlemen.

Pernyataan itu disampaikan Yassierli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Ia menegaskan pemerintah menghormati proses legislasi yang kini masih bergulir di DPR dan belum mengambil posisi final terkait substansi rancangan aturan tersebut.

Terkait kebijakan pengupahan serta masukan dari pekerja transportasi daring mengenai jaminan kesehatan, pemerintah juga masih menunggu perkembangan rancangan dari DPR. Pada saat yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan tetap menjalankan penyerapan aspirasi dari berbagai pihak sebagai bagian dari tahap yang sedang berlangsung.

Dampak bagi dialog industrial dan pekerja

Yassierli menyambut positif dorongan DPR agar ruang diskusi bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja dibuka sejak awal proses. Menurut dia, langkah itu dapat mempermudah tercapainya kesepakatan ketika pembahasan memasuki tahap yang lebih substantif.

Pendekatan tersebut juga dipandang mendukung partisipasi yang lebih bermakna dalam penyusunan aturan ketenagakerjaan. Bagi pelaku usaha dan pekerja, proses ini menjadi penanda bahwa arah kebijakan ketenagakerjaan, termasuk isu upah dan perlindungan sosial, masih menunggu bentuk final rancangan yang sedang disusun parlemen.

Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Presiden Prabowo Subianto pada 20 Juli 2026 di Istana menjadi forum konsolidasi lintas kementerian untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah di berbagai sektor. Dalam ulasan kami saat itu, agenda percepatan implementasi kebijakan ditekankan sebagai upaya memperkuat koordinasi eksekutif, sejalan dengan dorongan agar tindak lanjut program prioritas berjalan lebih terukur dan efektif.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?