Indonesia hadapi risiko tata kelola saat indeks korupsi melemah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Risiko tata kelola dan indeks korupsi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Oksana Koneva

14.09.2026

Indonesia hadapi risiko tata kelola saat indeks korupsi melemah — Tata kelola diuji indeks korupsi

Indonesia terus melahirkan lulusan, periset, dan peraih prestasi sains, tetapi kualitas kepemimpinan dinilai belum sejalan dengan kapasitas sumber daya manusianya. Sorotan itu menguat ketika penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi 2025 memperlihatkan tekanan baru terhadap tata kelola dan efektivitas lembaga publik.

Sorotan

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 turun tiga poin menjadi 34 dengan peringkat jatuh 10 tingkat ke posisi 109 dari 180 negara.
Selama lima tahun terakhir skor Indonesia stagnan di kisaran 34–38, menyusul posisi kelima di ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.
Pelemahan persepsi integritas lembaga publik meningkatkan kekhawatiran investor atas biaya transaksi, kepastian regulasi, dan efisiensi birokrasi di Indonesia.

Kesenjangan antara kapasitas SDM dan kepemimpinan

Ditulis dalam Kompas Indeks News Indonesia, persoalan utama yang disorot bukan kekurangan orang cerdas, melainkan kekurangan pemimpin yang memahami untuk apa kecerdasan digunakan dalam pelayanan publik dan penyelesaian masalah masyarakat.

Teks itu menggambarkan bahwa setiap tahun Indonesia menghasilkan ratusan ribu sarjana, ribuan magister, dan ratusan doktor, sementara diaspora periset dan insinyur Indonesia juga bekerja di lembaga riset global seperti NASA, pusat kecerdasan buatan di Silicon Valley, dan rumah sakit terkemuka di Eropa.

Dalam kerangka psikologi vokasional, tulisan tersebut mengacu pada konsep calling atau panggilan hidup, yang membedakan pekerjaan sebagai job, career, atau calling. Orientasi calling dipaparkan sebagai dorongan untuk bekerja demi kontribusi yang melampaui kepentingan pribadi, sementara kritik utama diarahkan pada elite birokrasi, partai, dan ruang kekuasaan yang dinilai lebih berfokus pada bertahan di jabatan, pengembalian modal politik, serta pembagian akses kepada kerabat dan kroni.

Dampak indeks korupsi terhadap iklim tata kelola

Penilaian itu diperkuat oleh data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 yang dirilis Transparency International, dengan skor turun tiga poin menjadi 34. Peringkat Indonesia juga merosot 10 tingkat ke posisi 109 dari 180 negara, sehingga keluar dari 100 besar dunia.

Dalam tren lima tahun terakhir, skor Indonesia disebut bergerak stagnan di kisaran 34 sampai 38, sempat membaik ke 37 pada 2024 sebelum kembali turun pada 2025. Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia kini berada di urutan kelima, tertinggal dari Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.

Bagi dunia usaha dan investor, pelemahan persepsi terhadap integritas lembaga publik dapat memperbesar kekhawatiran atas biaya transaksi, kepastian regulasi, dan efisiensi birokrasi. Kondisi ini juga menegaskan bahwa keunggulan talenta nasional belum otomatis berubah menjadi daya saing ekonomi tanpa perbaikan tata kelola dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang korupsi kehadiran semu ASN, kami mengulas praktik absensi fiktif ketika pegawai tercatat hadir tetapi tidak menjalankan tugas, sehingga negara tetap membayar gaji dan tunjangan tanpa layanan yang sepadan. Artikel tersebut menekankan bahwa dampaknya bukan hanya pemborosan anggaran dalam jangka panjang, tetapi juga melambatnya perizinan, administrasi, pengawasan, dan efektivitas program pembangunan yang pada akhirnya menurunkan kualitas tata kelola.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?