DPR siap bahas revisi UU Pemilu jika didorong Prabowo, kata legislator

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR bahas revisi UU Pemilu

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

22.09.2026

DPR siap bahas revisi UU Pemilu jika didorong Prabowo, kata legislator — DPR siap revisi UU Pemilu

Dorongan politik dari Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR pada masa sidang yang sedang berjalan. Sinyal itu muncul ketika koalisi pendukung pemerintah disebut tetap solid dan para pimpinan partai sudah bertemu untuk membahas sejumlah isu dalam RUU tersebut.

Sorotan

Ahmad Doli Kurnia menyatakan seluruh partai politik koalisi cenderung setuju membahas revisi UU Pemilu jika diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pembahasan RUU Pemilu diperkirakan mulai berjalan pada masa sidang hingga 12 atau 14 Oktober, menunggu keputusan akhir para pimpinan partai politik.
Doli menegaskan revisi UU Pemilu tidak akan mengganggu soliditas koalisi pemerintah dan akan menjadi langkah penting bagi penataan regulasi pemilu.

Sinyal politik dan jadwal pembahasan

Menurut Kompas.com, seperti dikutip dari siniar Gaspol yang disiarkan di kanal YouTube Kompas.com pada Selasa, 22 September 2026, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan seluruh partai politik koalisi pendukung pemerintah kemungkinan besar akan sepakat membahas RUU Pemilu bila arahan datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Doli menyatakan kecil kemungkinan ada partai koalisi yang menolak bila presiden meminta pembahasan undang-undang segera dimulai. Ia juga mengatakan revisi UU Pemilu bakal segera dibahas dalam waktu dekat setelah ada perkembangan dalam sepekan terakhir.

Menurut dia, para pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah sudah menggelar pertemuan dan menyepakati bahwa pembahasan akan dilakukan dalam waktu dekat. Doli menambahkan dirinya mendapat informasi bahwa pembahasan mulai berjalan pada masa sidang ini, yang disebut berlangsung hingga 12 atau 14 Oktober, sambil menunggu keputusan akhir para pimpinan partai politik.

Dampak bagi koalisi dan agenda kelembagaan

Doli menepis anggapan bahwa pembahasan RUU Pemilu berpotensi mengganggu soliditas koalisi pemerintahan. Menurutnya, justru tidak ada alasan kuat untuk terus memperlambat revisi aturan pemilu di tengah kondisi koalisi yang disebut solid.

Ia menilai penundaan pembahasan selama ini menjadi tanda tanya, terutama karena pertemuan terakhir antarpimpinan partai disebut menghasilkan kesepakatan. Bila pembahasan benar dimulai pada masa sidang ini, langkah tersebut dapat menjadi penentu bagi agenda penataan regulasi pemilu dan hubungan politik di dalam koalisi pemerintah.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang percepatan pembahasan revisi RUU Pemilu di Komisi II DPR, kami menulis bahwa prosesnya mulai bergerak setelah pertemuan pimpinan partai koalisi dan kini tinggal menunggu keputusan final untuk memulai pembahasan pada masa sidang hingga 12 atau 14 Oktober. Kami juga menyoroti bahwa percepatan ini didorong kedekatan jadwal seleksi penyelenggara pemilu pada Maret tahun depan, sehingga kepastian regulasi dan kesiapan kelembagaan perlu segera dijaga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?