DPR sahkan UU Satu Data Indonesia untuk integrasi tata kelola data pemerintah
Pengesahan UU Satu Data Indonesia menandai langkah baru dalam pembenahan tata kelola data pemerintah di Indonesia. Aturan ini menetapkan kerangka kelembagaan, standar data, keamanan, perlindungan data, dan penggunaan data dasar nasional untuk kebutuhan strategis negara.
Sorotan
- DPR RI mengesahkan UU Satu Data Indonesia pada 6 Oktober 2026 untuk mengatur integrasi tata kelola data antarlembaga tanpa sentralisasi fisik.
- UU ini menetapkan Data Dasar Nasional sebagai rujukan utama untuk perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, penganggaran, dan distribusi bantuan sosial.
- Pemerintah membentuk Penyelenggara Satu Data Indonesia bertanggung jawab ke Presiden dengan fungsi koordinatif, normatif, dan fasilitatif untuk mengelola data pemerintah.
Kerangka hukum baru untuk integrasi data
Seperti dilaporkan Kompas.com, Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026. Undang-undang ini mengatur tata kelola data pemerintah agar terintegrasi tanpa mewajibkan seluruh data ditempatkan pada satu lembaga atau satu lokasi.Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan konsep Satu Data Indonesia menekankan keseragaman standar, metadata, kode referensi, dan data induk di berbagai instansi, mulai dari kementerian hingga pemerintah desa. Dengan pendekatan itu, data dari banyak produsen dapat saling terhubung dan digunakan lintas lembaga secara lebih konsisten.
Menurut Sturman, istilah Satu Data tidak berarti sentralisasi fisik seluruh data pemerintah. Fokus utama undang-undang justru pada interoperabilitas, sehingga data yang berasal dari berbagai instansi dapat "saling berbicara" melalui standar yang sama.
Dampak bagi kebijakan publik dan kelembagaan
Salah satu materi utama dalam beleid yang terdiri dari 20 bab dan 141 pasal itu adalah pengaturan Data Dasar Nasional. Sturman mengatakan data tersebut dikuasai negara dan menjadi rujukan utama untuk perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional lainnya, termasuk klasifikasi data terbuka, terbatas, dan tertutup.Penekanan pada Data Dasar Nasional menunjukkan bahwa kualitas data diposisikan sebagai fondasi kebijakan publik. Dalam penjelasannya, Sturman menilai kesalahan data bukan sekadar persoalan angka, melainkan dapat memengaruhi rasa keadilan masyarakat ketika kebijakan atau bantuan tidak tepat sasaran.
Undang-undang ini juga menetapkan pembentukan Penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Rumusan tersebut menggantikan konsep Badan Satu Data Indonesia yang sebelumnya dibahas, dengan fungsi koordinatif, normatif, dan fasilitatif untuk menyelaraskan peran pembina data, produsen data, dan wali data di lingkungan pemerintahan.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan akhir RUU Satu Data Indonesia, kami mengulas bagaimana Baleg DPR RI dan pemerintah merampungkan naskah berisi 20 bab dan 141 pasal serta menjadwalkan pengambilan keputusan di rapat paripurna 6 Oktober 2026. Kami juga menyoroti cakupan aturan yang mencakup Data Dasar Nasional, standar data dan interoperabilitas lintas instansi, pembentukan penyelenggara yang bertanggung jawab kepada Presiden, serta penguatan aspek keamanan, audit, dan sanksi.
- Forex
- Crypto