DPR dorong status bencana nasional untuk karhutla di tengah kendala penanganan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR dorong status bencana nasional karhutla

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Anton Kharitonov

8 jam yang lalu

DPR dorong status bencana nasional untuk karhutla di tengah kendala penanganan — DPR dorong bencana nasional

Desakan agar kebakaran hutan dan lahan ditetapkan sebagai bencana nasional menguat ketika titik penanganan masih tersebar di sejumlah provinsi dan dampaknya dinilai semakin darurat. Langkah itu dinilai penting untuk membuka ruang alokasi anggaran yang lebih besar bagi pemadaman, bantuan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

Sorotan

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganan dan alokasi anggaran dapat diperkuat segera.
Dalam laporan ke Presiden Prabowo, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut luas lahan karhutla yang masih ditangani per 12 Oktober 2026 mencapai 639,23 hektare di enam provinsi prioritas.
Presiden Prabowo melalui Menko Polhukam Dudung Abdurachman belum menetapkan status bencana nasional, dengan pemerintah menilai situasi karhutla masih dapat diatasi.

Desakan politik dan kebutuhan anggaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganan dapat diperkuat dari sisi anggaran. Ia mengatakan status tersebut perlu ditempuh saat ini karena kebakaran masih terjadi di berbagai daerah dan kondisi di lapangan tergolong darurat.

Daniel menilai keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana membuat penanganan karhutla belum maksimal. Menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan warga terdampak, terutama di wilayah pedalaman, memperoleh masker, oksigen, perawatan kesehatan, vitamin, air bersih, dan pangan.

Ia menambahkan DPR mendukung penuh jika pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk karhutla, dengan pertimbangan keselamatan masyarakat di Kalimantan, Sumatera, dan daerah lain yang terdampak. Daniel juga mengakui pemerintah pusat dan daerah sudah menjalankan berbagai upaya, termasuk water bombing, modifikasi cuaca, dan pemadaman darat, tetapi kebakaran pada lahan gambut kering hingga lapisan dalam membuat proses pemadaman tetap sulit.

Kondisi lapangan dan sikap pemerintah

Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut luas lahan karhutla yang masih ditangani mencapai 639,23 hektare per Senin, 12 Oktober 2026. Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Menurut Suharyanto, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menghadapi kondisi yang cukup berat. Kabut asap tebal juga menghambat operasi udara karena jarak pandang rendah, sehingga menambah tantangan dalam mempercepat pemadaman.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Pemerintah, kata Dudung, masih menilai situasi tersebut dapat diatasi, meski Presiden memerintahkan agar persoalan karhutla diselesaikan secepat mungkin.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang desakan penambahan operasi water bombing untuk karhutla di Kalimantan Tengah, DPR menilai pemadaman udara perlu dioptimalkan karena banyak titik api sulit dijangkau dari darat. Kami juga menyoroti tuntutan agar pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan dan dukungan ekonomi bagi warga terdampak, di tengah kabut asap pekat yang berlarut dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?