Puan Maharani desak pemerintah perkuat dukungan bagi warga terdampak karhutla
Kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung di sejumlah daerah mendorong seruan agar perlindungan bagi warga terdampak diperkuat di tengah gangguan terhadap penghidupan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kepastian dukungan perlu dijaga selama krisis berlangsung dan berlanjut hingga masyarakat benar-benar memasuki tahap pemulihan.
Sorotan
- Puan Maharani pada 13 Oktober 2026 mendesak pemerintah memastikan dukungan berkelanjutan bagi warga terdampak karhutla yang kehilangan penghasilan.
- Puan meminta pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan pemadaman api dengan perlindungan ekonomi serta sosial bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
- Kepala BNPB Letjen Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa 639,23 hektare lahan karhutla masih dalam penanganan per 12 Oktober 2026, menyoroti perlunya perlindungan sosial berkelanjutan.
Desakan perlindungan saat karhutla berkepanjangan
Seperti diberitakan Kompas.com, Puan Maharani dalam keterangan resminya pada Selasa, 13 Oktober 2026, menyatakan pemerintah perlu memberi kepastian bahwa masyarakat terdampak karhutla tetap memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya.Ia mengatakan banyak keluarga saat ini berupaya menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup di tengah kondisi yang belum pasti. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat perlindungan bagi warga terdampak, terutama keluarga yang kehilangan penghasilan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Puan juga menilai pemerintah pusat dan daerah harus menyelaraskan upaya pemadaman api dengan perlindungan terhadap warga terdampak. Menurut dia, dukungan bagi masyarakat harus tetap berlanjut selama karhutla masih berlangsung.
Dampak terhadap penghidupan dan pemulihan warga
Puan menekankan langkah perlindungan tersebut perlu menjadi perhatian karena karhutla mengganggu pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Ia menyatakan ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarga perlu dipikirkan secara bersamaan agar masyarakat dapat menjalani keputusan pemerintah dengan lebih tenang.Selain itu, ia meminta pemerintah tidak mengurangi bantuan hanya karena kondisi udara dianggap mulai membaik. Pemerintah, katanya, perlu menilai lebih dulu apakah masyarakat sudah mampu kembali bekerja, menjalankan usaha, dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Dalam konteks penanganan terbaru, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Suharyanto, sebelumnya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa luas lahan karhutla yang masih ditangani mencapai 639,23 hektare per Senin, 12 Oktober 2026. Angka itu menunjukkan penanganan kebakaran masih berlangsung, sementara kebutuhan perlindungan sosial bagi warga terdampak tetap menjadi isu penting.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang desakan DPR mempercepat penanganan karhutla, kami membahas dorongan agar pemerintah mengoptimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran di wilayah terdampak. Kami juga menyoroti kebutuhan perlindungan kesehatan (masker, layanan kesehatan, ruang udara bersih, hingga evakuasi bagi kelompok rentan), serta laporan BNPB bahwa karhutla aktif masih ditangani di enam provinsi dengan kendala kabut asap yang menghambat operasi udara.
Berita Public Services Terbaru
- Forex
- Crypto