Prabowo siapkan penghematan besar untuk respons pemerintah atas ketidakpastian global
Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah penghematan besar-besaran di tengah ketidakpastian global yang dinilai menuntut disiplin dan kesiapan berkorban. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Sorotan
- Prabowo menegaskan pemerintah siap memperketat pengeluaran dan melakukan penghematan lebih dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
- Prabowo menanggapi kritik kabinet gemuk dengan alasan kebutuhan skala pemerintahan yang luas untuk negara berpenduduk hampir 300 juta jiwa.
- Agenda efisiensi anggaran dan konsolidasi politik berjalan bersamaan sebagai arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya tahan nasional.
Pesan efisiensi dalam sidang kabinet
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Prabowo menegaskan pemerintah siap memperketat pengeluaran dan menjalankan penghematan lebih dalam jika diperlukan. Ia menyatakan langkah itu menjadi bagian dari upaya menghadapi situasi global yang tidak pasti dengan bertumpu pada keberanian dan daya tahan nasional.Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bangsa Indonesia memiliki modal utama berupa mentalitas pejuang, keberanian, dan kesiapan untuk berkorban demi kepentingan rakyat. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak mengenal sikap menyerah dalam menghadapi tekanan eksternal.
Jawaban atas isu efisiensi kabinet
Selain menyinggung penghematan, Prabowo menjawab kritik bahwa pemerintahannya memiliki kabinet yang gemuk dan tidak efisien. Ia menilai skala Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa menuntut dukungan pemerintahan yang luas.Prabowo menyatakan koalisi yang besar dibangun agar sebanyak mungkin kekuatan dapat bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat. Pernyataan itu menempatkan agenda efisiensi anggaran dan konsolidasi politik sebagai dua unsur yang berjalan bersamaan dalam arah kebijakan pemerintah.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang kesenjangan antara visi kebijakan dan kapasitas birokrasi, kami membahas bagaimana sejumlah program prioritas menghadapi kendala implementasi, mulai dari penghentian sementara unit layanan Makan Bergizi Gratis, rendahnya tingkat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga gangguan layanan energi di Sumatera. Sorotan tersebut menekankan bahwa penguatan pengawasan, kesiapan operasional, serta penyederhanaan prosedur dan tata kelola menjadi faktor kunci agar target pemerintah tidak hanya tercapai di atas kertas, tetapi juga efektif di lapangan.
Berita Fiscal Data Terbaru
- Forex
- Crypto