Bank Mandiri ungkap plafon kredit Jhonlin Rp 40 triliun dengan agunan 150%

Traders Union
Semua berita
Lembaga Keuangan
Mandiri plafon kredit Jhonlin

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Hanna Syniavska

26.10.2026

Bank Mandiri ungkap plafon kredit Jhonlin Rp 40 triliun dengan agunan 150% — Mandiri kredit jumbo Jhonlin

Bank Mandiri menjelaskan fasilitas kredit untuk PT Jhonlin Baratama mencapai plafon Rp 40 triliun, dengan realisasi penggunaan sebesar Rp 17 triliun untuk pengembangan usaha grup di sektor batubara dan penunjangnya. Penjelasan ini muncul dalam keterbukaan informasi pada 26 Oktober 2026, ketika bank juga menegaskan nilai agunan yang dijaminkan lebih besar daripada fasilitas yang diberikan.

Sorotan

Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit Rp 40 triliun kepada PT Jhonlin Baratama untuk ekspansi bisnis batubara dan kebutuhan modal grup usaha.
Seluruh fasilitas dijamin agunan tetap dan non-tetap, rasio cakupan agunan mencapai 150% berdasarkan valuasi saham JARR dan PGUN terendah sebulan terakhir.
Perjanjian kredit mengatur mekanisme top-up agunan atau penurunan outstanding kredit jika rasio agunan turun, dan risiko volatilitas saham sudah diuji sensitivitasnya.

Rincian fasilitas kredit dan dasar penilaian bank

Menurut Kontan, mengutip keterbukaan informasi Bank Mandiri kepada Bursa Efek Indonesia pada Senin, 26 Oktober 2026, fasilitas kredit kepada PT Jhonlin Baratama dipakai untuk pengembangan usaha Jhonlin Group di industri batubara, termasuk kebutuhan belanja modal, pembiayaan perusahaan, dan grup usaha.

Bank Mandiri menyatakan pemberian fasilitas itu mempertimbangkan prospek usaha, kinerja keuangan, kemampuan membayar debitur, serta kemampuan self financing untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan grup usaha. Dalam menilai repayment capacity, bank juga memperhitungkan arus kas dari usaha eksisting Jhonlin Group di sektor batubara.

Sumber utama pembayaran kembali fasilitas kredit disebut berasal dari operasional perusahaan dan beberapa anak usaha yang dapat memberikan dividen. Menurut bank, entitas-entitas operasional tersebut menghasilkan pendapatan dari usaha batubara sehingga debitur dinilai memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Bank Mandiri menambahkan telah melakukan uji sensitivitas atas kemampuan bayar perusahaan dengan mempertimbangkan pergerakan harga batubara dan produksi batubara dari debitur maupun grup usahanya.

Dukungan agunan dan implikasi bagi profil risiko

Dari sisi agunan, fasilitas kredit itu dijamin dengan aset tetap dan aset non-tetap, termasuk saham JARR dan PGUN yang merupakan saham afiliasi Jhonlin Baratama, serta rekening perusahaan. Bank Mandiri menyebut total agunan yang dijaminkan lebih besar daripada fasilitas kredit yang diberikan, dan dengan memperhitungkan harga terendah intraday saham JARR dan PGUN dalam satu bulan terakhir, rasio cakupan agunan tetap terjaga di level 150%.

Penilaian aset non-saham dilakukan oleh penilai independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengecekan dan pengikatan agunan dilakukan melalui pihak berwenang, termasuk notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk memastikan keabsahan dokumen agunan.

Terkait saham PGUN, bank menyatakan telah memperhitungkan risiko konsentrasi kepemilikan melalui uji sensitivitas terhadap volatilitas harga saham dalam perhitungan kecukupan agunan. Saham yang dipakai sebagai agunan tambahan juga disebut telah sesuai dengan Pasal 4 POJK Nomor 40/POJK.03/2017 dan kebijakan internal, serta diposisikan sebagai sumber pelunasan sekunder.

Untuk mengelola risiko bila kecukupan agunan tidak terpenuhi, perjanjian kredit mengatur mekanisme top-up atau penambahan agunan, maupun penurunan outstanding fasilitas kredit di luar pembayaran angsuran pokok terjadwal. Dalam keterbukaan informasi yang sama, Bank Mandiri menegaskan tidak ada informasi material lain yang belum diungkapkan kepada publik.

Aturan baru rencana bisnis bank umum melalui POJK 17/2026 yang sebelumnya kami ulas menegaskan rencana bisnis sebagai instrumen strategis untuk arah usaha, tata kelola, dan manajemen risiko, bukan sekadar kewajiban pelaporan. Regulasi ini mewajibkan bank menyusun proyeksi dan rencana yang realistis serta berbasis risiko, dengan pelaporan dan evaluasi lebih rinci melalui sistem OJK. Kerangka tersebut memperkuat pengawasan forward looking dan mendorong bank menyesuaikan strategi, termasuk dalam perencanaan pendanaan, permodalan, dan penyaluran kredit.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?