Alokasi KUR perumahan 2027 turun saat penyaluran 2026 masih tertinggal dari target
Menjelang akhir 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat perumahan masih belum mencapai target pemerintah meski pagunya sudah dinaikkan menjadi Rp 50 triliun. Kondisi itu diikuti penurunan alokasi untuk 2027 menjadi Rp 30 triliun, mencerminkan penyesuaian terhadap serapan kredit yang belum optimal.
Sorotan
- Penyaluran Kredit Program Perumahan per 10 November 2026 baru mencapai Rp 29,6 triliun atau 59,2% dari alokasi Rp 50 triliun tahun ini.
- Alokasi program perumahan 2027 turun menjadi Rp 30 triliun dari Rp 50 triliun pada 2026, sejalan penyesuaian kapasitas penyerapan kredit dan prioritas anggaran.
- BRI menyalurkan Rp 12,61 triliun atau 90% target hingga September 2026, sementara BSI telah realisasikan lebih 70% target atau lebih dari 4.000 unit rumah hingga Oktober 2026.
Realisasi penyaluran dan alokasi tahun depan
Menurut Kontan, mengutip Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyaluran Kredit Program Perumahan baru mencapai Rp 29,6 triliun per 10 November 2026, atau setara 59,2% dari alokasi Rp 50 triliun yang disiapkan pemerintah tahun ini. Sebelumnya, alokasi program itu semula berada di Rp 36 triliun sebelum kemudian ditambah.Dari total tersebut, Rp 10,17 triliun disalurkan ke debitur sisi pasokan, yang mencakup pengembang perumahan Rp 5,83 triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3,15 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1,18 triliun. Sementara Rp 19,42 triliun mengalir ke debitur sisi permintaan, yakni renovasi rumah Rp 14,25 triliun, pembelian rumah Rp 3,15 triliun, dan kegiatan usaha Rp 2,02 triliun.
Untuk 2027, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalokasikan Rp 30 triliun untuk kredit program perumahan. SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Trioksa Siahaan menilai penurunan itu kemungkinan terkait penyesuaian pemerintah terhadap kapasitas penyerapan kredit, efektivitas subsidi, dan prioritas anggaran.
Menurut Trioksa, penyaluran yang belum optimal terjadi karena adanya kesenjangan antara kebutuhan perumahan dan kemampuan calon debitur memenuhi persyaratan kredit. Ia menyebut keterbatasan daya beli, kesiapan proyek pengembang, serta proses administrasi dan penilaian risiko perbankan menjadi faktor yang menahan realisasi, meski tahun depan masih berpeluang membaik jika target dibuat lebih realistis.
Dampak bagi perbankan dan capaian bank penyalur
Bagi industri perbankan, program ini tetap berpotensi mendorong pertumbuhan kredit dan pendapatan bunga, terutama bagi bank yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan dan UMKM cukup besar. Namun, kontribusinya terhadap laba tetap bergantung pada margin bunga, biaya dana, dan kualitas kredit, sehingga percepatan penyaluran perlu tetap mengikuti prinsip kehati-hatian agar tidak memicu kenaikan kredit bermasalah.Bank Rakyat Indonesia mencatat penyaluran sebesar Rp 12,61 triliun hingga September 2026. Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu R. K. mengatakan realisasi itu setara 90% dari target penyaluran bank sepanjang tahun ini, dengan fokus pembiayaan pada perluasan akses modal bagi pelaku UMKM di ekosistem perumahan dan konstruksi, termasuk untuk pembangunan dan renovasi tempat usaha.
Bank Syariah Indonesia juga mempercepat realisasi program untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Hingga Oktober 2026, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menyatakan penyaluran KPP BSI sudah melampaui 70% dari target tahunan, atau lebih dari 4.000 unit rumah.
BSI menilai program tersebut tidak hanya memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga menjadi stimulus bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usaha. Dalam penyalurannya, bank itu menyatakan tetap mengedepankan seleksi kelayakan dan pemantauan risiko agar pembiayaan tumbuh sehat dan tepat sasaran.
Sebelumnya, kami menguraikan faktor-faktor utama di balik penyaluran BRI KPP yang telah mencapai sekitar 90% dari target 2026.
Berita Housing Market Terbaru
- Forex
- Crypto