Mira Kyivska

Pemerintah dukung proses hukum KPK dalam kasus dana bencana BNPB

Pemerintah dukung proses hukum KPK dalam kasus dana bencana BNPB
Dukungan pemerintah untuk KPK

Pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan BNPB. Sikap itu disertai penegasan bahwa asas praduga tidak bersalah harus dijaga dan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi penanganan perkara tersebut.

Sorotan

  • Pemerintah melalui Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra menegaskan mendukung proses hukum independen KPK terkait kasus dugaan korupsi dana bencana BNPB.
  • Pada 13 Oktober 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan di BNPB dan menetapkan lima tersangka dari unsur pejabat, tenaga ahli, hingga pihak swasta.
  • KPK telah menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar termasuk uang tunai berbagai mata uang, emas 325 gram, dan aset kripto pada 16 Oktober 2026.

Sikap pemerintah atas proses penyidikan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak ingin memberikan penilaian atas perkara dugaan korupsi dana bencana BNPB karena harus menghormati asas praduga tidak bersalah.

Yusril menyatakan asas itu merupakan bagian dari HAM universal dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nasional. Menurut dia, penentuan bersalah atau tidaknya seseorang yang berstatus tersangka maupun terdakwa harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ia juga menegaskan pemerintah mendukung dan menghormati independensi aparat penegak hukum. Pemerintah, katanya, mempersilakan KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tanpa pengaruh maupun intervensi dari pihak eksekutif.

Perkembangan perkara dan barang bukti

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Sehari kemudian, lembaga antirasuah itu menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengungkapkan telah menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Nilai itu terdiri atas 7.500 dolar U.S., 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

Dalam rangkaian penanganan perkara, KPK juga menyatakan telah menggeledah ruangan kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain pada 14 hingga 15 Oktober 2026. Perkembangan kasus ini menempatkan tata kelola dana kebencanaan kembali menjadi sorotan, terutama karena anggaran tersebut berkaitan langsung dengan respons darurat dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai kebencanaan di BNPB, kami mengulas masuknya kasus ini ke tahap penyidikan setelah KPK menetapkan lima tersangka. Kami juga menyoroti pernyataan pimpinan BNPB yang menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum, serta dorongan untuk memperketat pengawasan internal dan akuntabilitas pengelolaan dana darurat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.