BNPPDT perluas mandat pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil
Perombakan kelembagaan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia memasuki tahap baru setelah serah terima jabatan kepala lembaga dilakukan di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026. Perubahan dari BNPP RI menjadi BNPPDT memperluas cakupan tugas lembaga itu, dari pengembangan kawasan perbatasan hingga penanganan daerah terpencil dan penguatan pusat ekonomi baru di wilayah lintas batas.
Sorotan
- BNPP RI berubah menjadi BNPPDT dengan mandat meluas, mencakup pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil sejak 19 Oktober 2026.
- Maruli Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala BNPPDT pada 15 Oktober 2026, menambah efektivitas eksekusi program tata kelola perbatasan.
- Perubahan mandat menargetkan peningkatan kesejahteraan dan penguatan wilayah perbatasan sebagai penyangga ekonomi serta pertahanan nasional terhadap infiltrasi luar negeri.
Transisi kepemimpinan dan perluasan mandat
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia kepada Maruli Simanjuntak dalam prosesi di Kantor BNPP RI, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Istana Negara, Jakarta.Pelantikan itu menandai transformasi BNPP RI menjadi BNPPDT, yang membawa perluasan nomenklatur sekaligus tanggung jawab lembaga. Tito menyatakan pengalaman Maruli dan posisinya sebagai Wakil Panglima TNI diharapkan membuat pelaksanaan tugas lembaga menjadi lebih efektif, termasuk untuk urusan daerah tertinggal atau terpencil.
Tito juga menegaskan tugas utama lembaga tersebut adalah mengembangkan daerah perbatasan agar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat setempat. Selain itu, lembaga ini juga menangani penyelesaian konflik perbatasan dengan negara tetangga serta mengelola Pos Lintas Batas Negara agar berkembang sebagai pusat ekonomi baru.
Dampak bagi penguatan wilayah perbatasan
Tito menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan penting untuk memperkuat nasionalisme. Dengan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih kuat, kawasan perbatasan diharapkan berfungsi sebagai zona penyangga terhadap infiltrasi dari luar negeri, baik melalui jalur darat maupun laut.Sementara itu, Maruli mengatakan perubahan nomenklatur membuatnya berfokus pada pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terpencil secara bersamaan, sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa dengan dukungan perangkat kerja yang ada serta arahan dari Kementerian Dalam Negeri, pihaknya akan melanjutkan program yang sudah berjalan dan memperkuat area yang masih perlu ditingkatkan.
Serah terima jabatan itu juga dihadiri Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman, jajaran deputi BNPP RI, serta pejabat terkait lainnya. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan bahwa transisi organisasi berjalan bersamaan dengan penyesuaian struktur kerja untuk mandat yang lebih luas.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang kesenjangan antara visi kebijakan dan kapasitas birokrasi, kami menyoroti bagaimana sejumlah program prioritas dan layanan dasar menghadapi masalah kesiapan operasional, pengawasan, serta kapasitas administrasi. Kami membahas temuan pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, rendahnya tingkat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga gangguan pasokan listrik di Sumatera sebagai contoh bahwa perluasan target dan mandat perlu diiringi penguatan eksekusi di lapangan.
Berita Reforms Terbaru
- Forex
- Crypto