Pemerintah Indonesia percepat transisi energi di tengah kritik penanganan krisis iklim

Traders Union
Semua berita
Regulator
Pemerintah percepat transisi energi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Daria Chernytska

20.10.2026

Pemerintah Indonesia percepat transisi energi di tengah kritik penanganan krisis iklim — Transisi energi dipercepat

Perdebatan soal kebijakan iklim kembali mengemuka di Jakarta setelah aksi protes Greenpeace di Bundaran HI menyoroti penanganan bencana dan krisis iklim oleh pemerintah. Di tengah kritik itu, pimpinan MPR menyatakan pemerintah Presiden Prabowo sedang mempercepat transisi energi dan menyiapkan langkah legislasi untuk pengendalian perubahan iklim.

Sorotan

Pemerintah Indonesia mempercepat transisi energi, menargetkan pembangunan PLTS 100 gigawatt serta pengembangan panas bumi, angin, nuklir, dan hidrogen.
Eddy Soeparno menyoroti urgensi kerangka hukum khusus, mendorong percepatan pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan di DPR RI.
Aktivis Greenpeace Indonesia protes di Bundaran HI menekan isu penanganan bencana alam dan kebakaran hutan serta tekanan publik pada kebijakan iklim pemerintah.

Respons politik atas protes iklim di Jakarta

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno membela langkah Presiden Prabowo dengan menyatakan transisi energi tidak hanya menjadi program prioritas, tetapi juga dipercepat pelaksanaannya. Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 20 Oktober 2026, Eddy mengatakan pemerintah mendorong peralihan dari energi berbasis fosil menuju energi baru dan terbarukan.

Eddy memaparkan pemerintah tengah mengejar pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Ia juga menyebut percepatan pengembangan energi panas bumi, angin, nuklir, dan hidrogen sebagai bagian dari komitmen untuk menekan emisi gas rumah kaca dari pembakaran energi fosil.

Menurut dia, langkah tersebut ditujukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan di atas prinsip keberlanjutan. Ia menambahkan pemerintah juga menangani dampak krisis iklim melalui pengelolaan sampah, reforestasi, dan perlindungan mangrove.

Dampak kebijakan dan agenda regulasi iklim

Eddy juga menekankan perlunya kerangka hukum khusus untuk mengendalikan perubahan iklim. Ia menilai Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menangani sekaligus memulihkan dampak krisis iklim.

Ia mengatakan legislasi yang mengawal pengendalian krisis iklim menjadi prioritas agar dapat segera dibahas dan disahkan. Sebagai anggota Komisi XII DPR RI, Eddy menyatakan partainya akan memakai fungsi pengawasan dan legislasi di DPR untuk memastikan target penurunan emisi gas rumah kaca terlaksana.

Sebelumnya, aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk raksasa di Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi. Aksi itu memprotes penanganan bencana alam dan kebakaran hutan yang dinilai belum tuntas, sekaligus menyoroti anggapan bahwa pemerintah belum serius menangani krisis iklim yang kian menekan kehidupan masyarakat.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang percepatan transformasi operasional dan model bisnis PLN serta target 100 GW panel surya, kami membahas arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat adopsi energi surya di sistem kelistrikan. Artikel tersebut menyoroti dampaknya terhadap efisiensi, penghematan subsidi, arah investasi dan infrastruktur, sekaligus tantangan implementasi seperti perizinan, interkoneksi, biaya, dan ketentuan TKDN.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?