OJK perluas opsi investasi dana pensiun ke luar negeri dengan batas kepemilikan

Traders Union
Semua berita
Regulator
OJK perluas opsi investasi dana pensiun

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andrey Mastykin

21.10.2026

OJK perluas opsi investasi dana pensiun ke luar negeri dengan batas kepemilikan — OJK buka investasi luar negeri

Otoritas Jasa Keuangan sedang menyusun perubahan aturan dana pensiun yang membuka ruang investasi luar negeri melalui saham, reksa dana, obligasi, dan penyertaan langsung. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas diversifikasi portofolio, bukan sebagai respons bahwa imbal hasil investasi dalam negeri tidak memadai.

Sorotan

Return on Investment dana pensiun naik menjadi 2,12% per Agustus 2026 dari 0,95% pada Juli 2026 menurut OJK.
OJK memperluas opsi investasi dana pensiun ke luar negeri dengan tetap membatasi porsi, syarat peringkat, dan kontrol risiko ketat.
Penyertaan langsung dana pensiun di perusahaan nontercatat luar negeri hanya di lembaga jasa keuangan serta wajib persetujuan dan detail rencana bisnis ke OJK.

Dampak bagi industri dana pensiun

Menurut Kontan, dari sisi kinerja, OJK mencatat Return on Investment dana pensiun per Agustus 2026 sebesar 2,12%, naik dari 0,95% pada Juli 2026. Namun Ogi menegaskan capaian pada satu periode itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa return investasi di dalam negeri tidak optimal.

Bagi industri dana pensiun di Indonesia, rancangan aturan ini berpotensi memperluas pilihan pengelolaan aset tanpa mengubah fokus utama pada perlindungan peserta. Pembatasan porsi investasi, persyaratan peringkat, akses informasi, serta kewajiban persetujuan OJK untuk penyertaan langsung menunjukkan regulator masih menempatkan pengendalian risiko sebagai inti kebijakan.

Untuk penyertaan langsung pada perusahaan nontercatat di luar negeri, dana pensiun hanya boleh menempatkan dana pada lembaga jasa keuangan. Rencana investasi itu juga wajib dicantumkan dalam rencana bisnis dan harus memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu, dengan memuat nama perusahaan investee, tujuan investasi, proyeksi nilai penyertaan, serta proyeksi persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penguatan layanan pembayaran pensiun, kami membahas langkah Bank Aladin Syariah memperluas fungsi sebagai bank transaksi digital lewat kolaborasi dengan Taspen untuk memudahkan penyaluran pensiun. Kami juga mencatat pengakuan kinerja dari Taspen serta sorotan bahwa perubahan skema penyaluran pensiun ASN berpotensi memengaruhi tata kelola operasional dan peran mitra pembayaran. Konteks ini penting untuk melihat bagaimana kebijakan di sektor dana pensiun dan layanan penunjangnya sama-sama menekankan kontrol risiko, kepatuhan, dan kesiapan operasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?