OJK perkuat koordinasi pajak untuk penerapan PSAK 117 di industri asuransi

Traders Union
Semua berita
Regulator
OJK koordinasi PSAK 117 asuransi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Pavlo Kot

22.10.2026

OJK perkuat koordinasi pajak untuk penerapan PSAK 117 di industri asuransi — OJK perkuat koordinasi PSAK 117

Penerapan penuh PSAK 117 pada perusahaan asuransi dan reasuransi yang berlaku efektif atau telah diaudit pada 2026 mendorong penyesuaian lanjutan di sisi perpajakan dan pelaporan. OJK menyatakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan asosiasi industri terus berjalan agar implementasi standar akuntansi baru itu konsisten serta memberi kepastian bagi pelaku usaha.

Sorotan

Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi menerapkan laporan keuangan berbasis PSAK 117 yang berlaku efektif dan diaudit pada 2026.
OJK berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan asosiasi industri asuransi untuk harmonisasi ketentuan perpajakan dengan standar PSAK 117 tentang kontrak asuransi.
Koordinasi lanjutan menyoroti pentingnya kejelasan aturan turunan guna menekan risiko perbedaan administrasi dan memastikan kesiapan operasional perusahaan asuransi.

Koordinasi aturan pajak dan standar akuntansi

Seperti dilaporkan KONTAN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi menerapkan laporan keuangan berbasis PSAK 117 yang berlaku efektif atau sepenuhnya telah diaudit pada 2026. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan asosiasi industri perasuransian untuk mendukung harmonisasi ketentuan perpajakan dengan PSAK 117 tentang kontrak asuransi.

Dalam jawaban tertulis RDK OJK pada Rabu, 21 Oktober 2026, Ogi menyatakan koordinasi itu ditujukan untuk menjaga konsistensi penerapan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kepastian bagi perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembahasan yang berjalan mencakup sejumlah aspek teknis, termasuk perlakuan perpajakan atas pengakuan kewajiban dan pencatatan klaim asuransi, serta penyesuaian administrasi dan sistem pelaporan perusahaan. Menurut Ogi, pembahasan itu penting agar penerapan ketentuan tetap selaras dengan karakteristik usaha perasuransian, prinsip kehati-hatian, dan keberlanjutan industri.

Dampak bagi kesiapan industri asuransi

Koordinasi lanjutan antara OJK, DJP, dan asosiasi industri menunjukkan bahwa implementasi PSAK 117 tidak hanya menyangkut perubahan akuntansi, tetapi juga kesiapan operasional perusahaan asuransi dalam pelaporan dan kepatuhan pajak. Kejelasan aturan turunan dinilai penting untuk menekan risiko perbedaan perlakuan administrasi ketika standar baru diterapkan penuh.

OJK menyatakan akan terus memperkuat pembahasan atas berbagai aspek teknis yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Terkait waktu penerbitan ketentuan perpajakan, Ogi mengatakan OJK mengikuti perkembangan pembahasan bersama otoritas berwenang dan mendukung proses penyusunannya sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kenaikan klaim asuransi properti akibat bencana alam sepanjang 2026, kami mengulas lonjakan klaim properti pada semester I-2026 serta tekanan pada premi di tengah meningkatnya frekuensi bencana. Kami juga menyoroti langkah industri memperketat underwriting, menyesuaikan premi, dan memperkuat mitigasi risiko serta dukungan reasuransi untuk menjaga kecukupan cadangan klaim.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?