DPR desak Kemendagri tindak lanjuti polemik belanja APBD untuk kegiatan DWP Tulungagung

DPR desak Kemendagri tindak lanjuti polemik belanja APBD untuk kegiatan DWP Tulungagung
DPR desak tindak lanjut APBD

Sorotan terhadap penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tulungagung meluas di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah. Desakan kini mengarah ke Kementerian Dalam Negeri agar memperkuat pengawasan atas agenda seremonial yang dinilai tidak jelas manfaat langsungnya bagi masyarakat.

Sorotan

  • Ketua Fraksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Kemendagri mengawasi dan membina Pemda terkait polemik belanja APBD untuk studi referensi DWP Tulungagung di Wonosobo.
  • Khozin menyoroti kegiatan seremonial tanpa urgensi dan menekan agar dana APBD dialihkan ke kebutuhan masyarakat seperti gaji guru honorer dan fasilitas publik.
  • DPR mendesak Pemkab Tulungagung memberikan penjelasan lengkap disertai dokumen pendukung terkait pembiayaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan DWP tersebut.

Desakan pengawasan atas kegiatan DWP

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti polemik kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang melakukan studi referensi ke Wonosobo, Jawa Tengah. Ia meminta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah setelah kegiatan tersebut menjadi sorotan publik karena turut diwarnai kunjungan wisata ke kawasan Dieng.

Khozin mengatakan evaluasi juga perlu berlaku bagi daerah lain agar tidak kembali terjadi kegiatan piknik yang dibungkus agenda formal tanpa kejelasan manfaat. Ia menilai kegiatan seremonial pemerintah daerah yang tidak memiliki urgensi dan dampak langsung bagi masyarakat seharusnya dihapus, terutama ketika pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.

Politikus PKB itu juga mempertanyakan manfaat studi referensi DWP Tulungagung karena agenda tersebut disebut sebagai kegiatan rutin tahunan. Menurut dia, penjelasan bahwa kegiatan itu bertujuan meningkatkan komunikasi dan mempererat hubungan antar-DWP kabupaten masih perlu diperjelas dari sisi kontribusinya terhadap kerja birokrasi dan pembangunan daerah.

Tekanan pada akuntabilitas belanja daerah

Khozin berpandangan kegiatan silaturahmi memang penting, tetapi agenda di luar kebutuhan birokrasi semestinya tidak membebani anggaran negara. Ia menilai dana untuk kegiatan semacam itu akan lebih bermanfaat bila dialihkan ke kebutuhan masyarakat, seperti pembayaran gaji guru honorer yang sering tertunda atau peningkatan fasilitas pelayanan publik.

Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan penjelasan menyeluruh mengenai kegiatan tersebut, termasuk dokumen pendukung yang memuat rincian pembiayaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan. Menurut dia, klaim pemerintah daerah bahwa agenda wisata dibiayai dari iuran pribadi anggota tidak menghilangkan kebutuhan untuk memeriksa dokumen pertanggungjawaban seluruh rangkaian kegiatan.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang kesenjangan antara visi kebijakan dan kapasitas birokrasi, kami menyoroti sejumlah masalah berulang pada program prioritas pemerintah—mulai dari penghentian sementara ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sumatera, rendahnya tingkat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga blackout yang mencerminkan rapuhnya layanan dasar. Sorotan itu menekankan pentingnya standar operasional, kesiapan SDM, serta pengawasan dan evaluasi agar capaian administratif tidak mengorbankan hasil substantif bagi masyarakat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.