DPR bahas penegasan hukuman mati koruptor dalam RUU perampasan aset

Traders Union
Semua berita
Regulator
Hukuman mati koruptor di DPR

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ciaran Ryan

8 jam yang lalu

DPR bahas penegasan hukuman mati koruptor dalam RUU perampasan aset — Hukuman mati koruptor dibahas

Pembahasan RUU Perampasan Aset mulai memasuki tahap antara Komisi III DPR dan pemerintah di tengah dorongan untuk menegaskan kembali ancaman hukuman mati bagi koruptor. Usulan itu muncul meski ketentuan pidana mati untuk tindak pidana korupsi sudah tercantum dalam UU Tipikor dan KUHP, sehingga memicu perdebatan soal kebutuhan pengaturannya kembali.

Sorotan

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan aturan hukuman mati bagi koruptor akan dipertimbangkan dalam RUU Perampasan Aset, mengikuti ketentuan hukum berlaku.
Masuknya isu pidana mati dalam RUU Perampasan Aset memicu perdebatan atas perlunya pengulangan ketentuan pidana dari KUHP dan UU Tipikor.
Pakar hukum menilai permasalahan utama pemberantasan korupsi terletak pada implementasi sanksi yang tidak konsisten, bukan pada dasar hukum yang sudah tersedia.

Perdebatan ruang lingkup RUU

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan penegasan aturan hukuman mati diperlukan untuk memperjelas bahwa koruptor dalam kondisi tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Ia menyebut kriteria penerapannya akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan korupsi yang dilakukan dalam situasi bencana.

Masuknya kembali isu pidana mati ke dalam RUU Perampasan Aset menambah dimensi pidana dalam rancangan beleid yang pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pemberantasan tindak pidana. Di saat yang sama, wacana ini menimbulkan pertanyaan apakah regulasi baru perlu memuat ulang ketentuan yang sudah tersedia dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai penegasan kembali ketentuan hukuman mati bagi koruptor dalam RUU tersebut tidak diperlukan. Menurut dia, ancaman itu sudah cukup diatur dalam KUHP dan UU Tipikor, sedangkan UU Perampasan Aset seharusnya berfungsi sebagai aturan pelengkap, bukan mengulang ketentuan pidana yang telah diatur dalam undang-undang lain.

Implikasi bagi agenda pemberantasan korupsi

Fickar mengatakan masalah utama bukan pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada penerapan yang belum konsisten. Ia menilai ancaman hukuman mati telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi pelaksanaannya yang tidak konsisten memicu sikap skeptis di masyarakat.

Perdebatan ini menempatkan fokus RUU Perampasan Aset pada pilihan antara mempertegas sanksi pidana atau memperkuat instrumen pemulihan aset negara. Bagi agenda hukum nasional, arah pembahasan tersebut berpotensi menentukan apakah rancangan undang-undang itu menjadi pelengkap teknis pemberantasan korupsi atau berkembang menjadi wadah pengulangan norma pidana yang sudah berlaku.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang desakan DPR agar KPK menelusuri peluang penerapan hukuman mati pada dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan BNPB, kami menjelaskan pentingnya pendalaman waktu kejadian untuk memastikan apakah perbuatan terjadi dalam periode bencana nasional yang memungkinkan pemberatan hukuman. Kami juga menyoroti dorongan agar pengusutan disertai perbaikan tata kelola, termasuk audit dan penguatan pencegahan korupsi di sektor kebencanaan agar bantuan publik tidak tergerus.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?