DPR percepat pembahasan RUU Perampasan Aset di tengah sorotan risiko pengawasan

Traders Union
Semua berita
Regulator
Percepatan RUU Perampasan Aset

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ivan Andriyenko

8 jam yang lalu

Pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki fase percepatan dengan target penyelesaian pada November 2026, lebih cepat dari tenggat sebelumnya 15 Desember 2026. Langkah itu menempatkan aspek pengawasan sebagai isu utama karena regulasi tersebut memberi kewenangan besar kepada negara untuk mengambil aset yang diduga terkait tindak pidana.

Sorotan

DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dengan target penyelesaian pada November 2026, menyoroti urgensi regulasi ini.
Percepatan pembahasan mendapat catatan agar tidak mengorbankan ketelitian perumusan guna mencegah munculnya persoalan baru dalam penegakan hukum.
Pakar menilai RUU membutuhkan mekanisme pengawasan dan pembatalan yang jelas agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan dan menjamin kepastian hukum.

Percepatan pembahasan dan kebutuhan pengaman hukum

Seperti dilaporkan Kompas.com, Komisi III DPR bersama pemerintah kini mengejar penyelesaian RUU Perampasan Aset dalam sisa waktu sekitar satu bulan, dengan target rampung pada November 2026.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan realistis atau tidaknya target pengesahan bergantung pada niat dan tingkat urgensi pembentuk undang-undang. Ia menilai percepatan dapat dilakukan bila memang ada kebutuhan mendesak untuk segera menghadirkan regulasi tersebut, bahkan dalam kondisi tertentu pemerintah dapat mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau Perppu.

Meski demikian, percepatan pembahasan dinilai tidak boleh mengorbankan ketelitian perumusan. Aturan yang memberi kewenangan luas kepada negara untuk merampas aset perlu disusun secara hati-hati agar tidak memunculkan persoalan baru dalam penegakan hukum.

Dampak bagi tata kelola penegakan hukum

Fickar menekankan bahwa RUU Perampasan Aset harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pembatalan yang jelas. Menurutnya, perangkat itu diperlukan agar kewenangan perampasan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap memiliki batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menilai potensi penyalahgunaan kewenangan selalu ada dalam setiap pelaksanaan kekuasaan, sekalipun peluangnya kecil. Karena itu, pengawasan dinilai tidak cukup bila hanya mengandalkan mekanisme internal atau pengawasan antarlembaga, sehingga desain regulasi menjadi faktor penting bagi kepastian hukum dan kredibilitas implementasinya.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas bahwa DPR kembali menggerakkan rancangan ini setelah lama tertunda dan telah menetapkan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Kami juga menyoroti peta tahapan pembahasan di Komisi III serta konteks historisnya sejak 2008, termasuk alasan politik dan hukum yang kerap membuatnya tersendat, sekaligus harapan agar aturan ini memperkuat pemberantasan korupsi dan memutus rantai ekonomi kejahatan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?