AAUI dorong skema iuran penjaminan polis disesuaikan untuk lini asuransi

AAUI dorong skema iuran penjaminan polis disesuaikan untuk lini asuransi
AAUI dorong skema iuran

Industri asuransi Indonesia masih membahas rancangan Program Penjaminan Polis menjelang target penerapan wajib paling lambat Januari 2028. Di tengah proses itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia meminta besaran iuran dan batas manfaat penjaminan dirancang sesuai profil risiko serta nilai pertanggungan pada tiap segmen usaha asuransi.

Sorotan

  • AAUI meminta skema iuran PPP mempertimbangkan perbedaan karakter asuransi jiwa, umum, dan syariah, serta usulan iuran 0,2% masih dibahas bersama asosiasi lain.
  • AAUI menilai batas maksimal penjaminan Rp 500 juta memadai untuk individu tetapi mungkin tidak cukup bagi nasabah korporasi, sehingga kajian per segmen diperlukan.
  • PPP wajib berlaku maksimal Januari 2028, dengan iuran penjaminan 0,2% per tahun dari cadangan teknis dan batas penjaminan Rp 500 juta per polis, sehingga kesiapan aturan teknis jadi fokus.

Usulan iuran dan batas penjaminan

KONTAN melaporkan, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, atau AAUI, meminta skema iuran Program Penjaminan Polis, atau PPP, mempertimbangkan perbedaan karakteristik antara asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi syariah.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan industri pada prinsipnya mendukung penerapan PPP untuk memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, menurutnya, usulan iuran sebesar 0,2% masih dibahas bersama dua asosiasi asuransi lainnya sebelum masukan resmi disampaikan kepada regulator.

AAUI juga menyoroti batas maksimal penjaminan polis sebesar Rp 500 juta. Menurut Budi, batas tersebut mungkin memadai untuk nasabah individu, tetapi belum tentu cukup bagi nasabah korporasi yang umumnya memiliki nilai pertanggungan lebih besar, sehingga kajian per segmen dinilai perlu dilakukan.

Dampak bagi industri dan agenda regulasi

Selain struktur iuran dan nilai penjaminan, AAUI menilai kepesertaan seluruh perusahaan asuransi dalam PPP perlu diakomodasi agar perlindungan dapat menjangkau seluruh pemegang polis. Organisasi itu juga menekankan bahwa kriteria kepesertaan perlu dibahas bersama regulator dan pelaku industri.

Ketentuan PPP diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Lembaga Penjamin Simpanan disiapkan sebagai penyelenggara program, dengan usulan iuran penjaminan 0,2% per tahun dari cadangan teknis perusahaan asuransi, dibayar setiap semester, serta batas maksimal penjaminan Rp 500 juta per polis.

Saat ini pemerintah masih membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Program Penjaminan Polis sebagai aturan pelaksana, sementara OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan menyiapkan aturan teknis masing-masing. Program itu wajib mulai berlaku paling lambat pada Januari 2028, sehingga rancangan iuran, manfaat penjaminan, dan cakupan peserta menjadi isu penting bagi kesiapan industri asuransi nasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.