Mahkamah Konstitusi tunda sidang uji aturan anggota Wantimpres
Mahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi aturan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden setelah DPR dan pemerintah meminta penjadwalan ulang. Penundaan ini menjaga perhatian pada sengketa yang menyoroti potensi beban APBN dari ketentuan yang tidak menetapkan batas maksimal anggota.
Sorotan
- Mahkamah Konstitusi menunda sidang perkara 389/PUU-XXIV/2026 terkait uji batas anggota Wantimpres karena DPR dan Presiden minta penundaan.
- Pemohon menggugat Pasal 7 ayat (1) UU 64/2024 sebab tidak adanya batas maksimal anggota Wantimpres dinilai berisiko menambah beban fiskal APBN.
- Pengangkatan 26 anggota Wantimpres dan hak keuangan sampai Rp 76.500.000 per bulan menimbulkan sorotan di tengah defisit APBN 2026 yang meningkat.
Jadwal sidang dan pokok permohonan
Kompas.com Ketua MK Suhartoyo menyatakan sidang perkara nomor 389/PUU-XXIV/2026 yang semula digelar untuk mendengarkan keterangan DPR dan Presiden tidak berlangsung karena kedua pihak masih meminta penundaan. Sidang lanjutan dijadwalkan pada Kamis, 26 November 2026, dan MK meminta para pihak hadir tanpa menunggu panggilan kembali agar proses berjalan lebih lancar dan efektif.Perkara ini menguji Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Wantimpres, khususnya ketentuan mengenai jumlah anggota. Pemohon mempersoalkan aturan yang menyerahkan jumlah anggota sepenuhnya pada kebutuhan Presiden karena dinilai tidak menetapkan batas maksimal.
Dampak fiskal jadi sorotan
Pemohon menilai ketiadaan batas jumlah anggota berpotensi memicu pemborosan dan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam berkas permohonan, disebutkan bahwa gaji, fasilitas, dan komponen hak lainnya seluruhnya ditanggung oleh APBN, sehingga jumlah anggota yang tidak terukur dapat menciptakan beban fiskal yang sulit diprediksi.Sorotan tersebut menguat setelah pengangkatan 26 anggota Wantimpres. Permohonan juga menyinggung bahwa hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres diatur mencapai Rp 76.500.000 per bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026, di tengah defisit APBN 2026 yang disebut meningkat.
Dalam liputan sebelumnya, kami menelaah gugatan Aturan pensiun Presiden ke MK terkait kepastian hak keuangan mantan pejabat.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto