Mira Kyivska

Aturan pensiun presiden dan wapres digugat ke MK di Indonesia

Aturan pensiun presiden dan wapres digugat ke MK di Indonesia
Gugatan pensiun presiden

Ketentuan hak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden kini menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi di tengah perdebatan soal kepastian hukum atas status pemberhentian dari jabatan. Permohonan itu menyoroti Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang dinilai membuka ruang diskresi politik MPR dalam menentukan konsekuensi keuangan dan administratif bagi mantan kepala negara.

Sorotan

  • Tiga pemohon menggugat Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 ke Mahkamah Konstitusi pada 16 November 2026 terkait ketidakjelasan kriteria pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden RI.
  • Para pemohon mengusulkan perluasan definisi pemberhentian dengan hormat dan menambahkan kategori pemberhentian tidak dengan hormat, termasuk pelanggaran pidana dan sumpah jabatan.
  • Jika MK mengabulkan gugatan, putusan dapat memperjelas standar hak pensiun keuangan dan administratif mantan Presiden-Wakil Presiden, mengurangi subjektivitas politik MPR.

Pokok gugatan dan perubahan yang diminta

Menurut Kompas.com, mengutip laman Mahkamah Konstitusi, permohonan pengujian materiil atas Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 telah terdaftar dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026. Tiga pemohon, yaitu I Wayan Satria Pratama Bayu Negara Marcellinoananta Surya Timur dan Agripa Tri Fosa Sianipar, menilai norma itu mengunci semua pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR memutuskan sebaliknya.

Dalam berkas permohonan, para pemohon menyatakan ketentuan tersebut menyerahkan kepastian hak keuangan, administratif, dan pensiun negara kepada keputusan politik karena tidak ada rumusan eksplisit dari MPR saat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat. Mereka juga mendalilkan bahwa ketiadaan kualifikasi dan syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat menciptakan kekosongan hukum.

Para pemohon meminta MK mengubah bunyi pasal yang saat ini menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatan berhak memperoleh pensiun. Mereka mengusulkan penambahan definisi pemberhentian dengan hormat, meliputi meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya.

Selain itu, mereka mengusulkan kategori pemberhentian tidak dengan hormat mencakup pemidanaan atas kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman minimal dua tahun, pelanggaran sumpah atau janji jabatan, serta perbuatan tercela.

Dampak hukum dan implikasi tata kelola

Permohonan ini membawa isu kepastian hukum ke ranah yang lebih luas karena menyangkut hak finansial mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, termasuk pensiun yang bersumber dari negara. Para pemohon berpandangan bahwa penyerahan nasib hukum mantan kepala negara kepada ruang diskresi politik MPR tanpa batasan yang jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Jika Mahkamah Konstitusi menerima sebagian atau seluruh permohonan, putusan itu berpotensi memperjelas standar pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat dalam rezim hak pensiun pejabat tertinggi negara. Bagi tata kelola kelembagaan, kejelasan definisi tersebut dapat mengurangi ruang subjektivitas politik dalam proses pemberhentian sekaligus memberi dasar yang lebih terukur bagi hak administratif dan keuangan setelah masa jabatan berakhir.

Sebelumnya, kami melihat perdebatan soal hak keuangan mantan wapres yang tetap melekat selama pemberhentian dilakukan dengan hormat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.