Sidang kuota haji Jakarta menyoroti fleksibilitas pembagian kuota tambahan

Sidang kuota haji Jakarta menyoroti fleksibilitas pembagian kuota tambahan
Fleksibilitas kuota haji dibahas

Perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kini menyoroti dasar hukum pembagian alokasi bagi jemaah reguler dan khusus. Keterangan ahli menyebut skema 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus tidak otomatis berlaku bagi kuota tambahan, meski komposisi itu diatur untuk kuota haji Indonesia.

Sorotan

  • Ahli hukum Ibnu Sina Chandranegara menegaskan Pasal 64 UU No 8/2019 hanya mengatur kuota haji Indonesia, bukan kuota tambahan yang diatur Pasal 9.
  • KPK menyatakan pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sedikitnya Rp 622,09 miliar menurut audit BPK RI.
  • Komponen kerugian meliputi selisih penyelenggara sebesar Rp 438,2 miliar, penjualan kuota petugas Rp 39,95 miliar, dan fee percepatan Rp 143,92 miliar.

Penafsiran hukum atas kuota tambahan

Seperti dilaporkan Kompas.com, ahli hukum administrasi negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Chandranegara, menyatakan dalam sidang pada Senin (16/11/2026) bahwa alokasi 8 persen bagi jemaah haji khusus dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 hanya mengikat kuota haji Indonesia, bukan kuota haji tambahan.

Ia menjelaskan Pasal 64 secara eksplisit mengatur pembagian dari kuota haji Indonesia, sedangkan kuota haji tambahan diatur terpisah dalam Pasal 9. Menurut dia, kedua jenis kuota itu berada dalam rezim hukum yang berbeda, sehingga ketentuan pembagian pada kuota nasional tidak serta-merta diterapkan pada kuota tambahan.

Dalam keterangannya, Ibnu menilai undang-undang tidak menetapkan secara spesifik komposisi pembagian kuota haji tambahan antara jemaah reguler dan khusus. Ia mengatakan penyamaan aturan itu akan menjadi penafsiran ekstensif, yaitu memperluas makna Pasal 64 hingga mencakup Pasal 9.

Dampak pada perkara korupsi kuota haji

Perkara ini menyeret empat terdakwa, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 menimbulkan kerugian negara sedikitnya Rp 622,09 miliar. Nilai itu mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI untuk penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.

Komponen kerugian tersebut terdiri atas selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus pada penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar, dan fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar. Para terdakwa didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan jaksa.

Sebelumnya, kami menyoroti sidang yang membahas kewajiban kajian tertulis dalam penetapan kuota haji tambahan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.