DPR desak penindakan tegas atas dugaan manipulasi saham di pasar modal Indonesia
Sorotan MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi mendorong DPR RI meminta penegakan hukum yang lebih tegas di pasar modal Indonesia. Desakan itu menempatkan perlindungan investor ritel dan kredibilitas tata kelola bursa sebagai isu utama di tengah kekhawatiran atas penyebaran informasi menyesatkan.
Sorotan
- DPR RI meminta aparat dan otoritas menindak tegas praktik manipulasi informasi dan perdagangan saham usai sorotan MSCI terkait transparansi kepemilikan saham.
- Azis Subekti menegaskan pasar modal harus bebas dari rekayasa transaksi, dengan penegakan aturan meski pelaku manipulasi memiliki modal besar.
- Penyebaran informasi palsu dan transaksi semu di pasar modal Indonesia meningkatkan risiko kerugian investor dan melemahkan kepercayaan terhadap pasar domestik.
Desakan penegakan hukum di pasar modal
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, DPR RI meminta aparat dan otoritas terkait menindak praktik manipulasi informasi serta perdagangan saham yang berpotensi merugikan masyarakat setelah MSCI menyoroti isu transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi di Indonesia.Anggota DPR RI Azis Subekti mengatakan pasar modal harus menjadi tempat yang aman dari sisi tata kelola bagi masyarakat untuk berinvestasi, bukan arena bagi pihak tertentu untuk meraih keuntungan melalui rekayasa informasi dan transaksi. Ia menilai kesan bursa sebagai tempat "menggoreng saham" tidak akan hilang hanya dengan bantahan, karena publik ingin melihat pelanggaran diperiksa, kepentingan tersembunyi dibuka, dan aturan tetap berlaku meski pelakunya memiliki modal besar.
Risiko bagi investor dan kepercayaan pasar
Azis menegaskan pergerakan harga saham yang wajar merupakan bagian dari risiko investasi, tetapi masyarakat tidak seharusnya menanggung kerugian akibat informasi palsu, transaksi semu, atau praktik yang sengaja dirancang untuk mempermainkan harga.Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi membuat informasi menyesatkan semakin mudah tersebar dan memengaruhi keputusan investor. Kabar palsu mengenai kondisi perusahaan, pencabutan izin usaha, atau rencana pengambilalihan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk memicu kepanikan atau mendorong pembelian saham, sehingga memperbesar risiko kerugian dan menekan kepercayaan terhadap pasar modal domestik.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang desakan DPR terkait dugaan korupsi dana siap pakai BNPB, kami mengulas tekanan agar KPK memperluas penyidikan, menelusuri aliran dana melalui PPATK, dan menjerat aktor intelektual maupun korporasi yang diduga terlibat. Artikel itu juga menekankan pentingnya pengawasan serta perbaikan tata kelola anggaran darurat agar celah manipulasi dan penyalahgunaan dana kebencanaan tidak terulang.
- Forex
- Crypto