DPR desak hukuman maksimal bagi korporasi tersangka karhutla di Indonesia

DPR desak hukuman maksimal bagi korporasi tersangka karhutla di Indonesia
DPR desak hukuman tegas

Desakan penguatan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan kembali mengemuka setelah polisi menetapkan puluhan korporasi sebagai tersangka. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta korporasi yang terbukti bersalah tidak hanya dijatuhi pidana maksimal, tetapi juga dirampas keuntungan ekonominya.

Sorotan

  • DPR mendesak aparat menjatuhkan pidana maksimal dan perampasan keuntungan ekonomis terhadap korporasi tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
  • Alex Indra Lukman menyoroti korporasi yang berulang kali terlibat karhutla agar ditindak dengan dakwaan kumulatif dan pidana tambahan penyitaan manfaat ekonomi.
  • Polri telah menetapkan 20 korporasi tersangka karhutla, terdiri dari 16 perusahaan dalam negeri dan 4 perusahaan asing asal Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Desakan pidana korporasi dan perampasan keuntungan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Alex Indra Lukman mendesak aparat penegak hukum menjatuhkan pidana maksimal kepada korporasi yang menjadi tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan, serta menambahkan sanksi berupa perampasan keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan.

Menurut Alex, terdapat laporan yang mengungkap adanya korporasi yang diduga berulang kali terlibat dalam karhutla. Ia menilai perusahaan seperti itu layak dijerat dengan dakwaan kumulatif dan pemberatan maksimum, disertai pidana tambahan untuk menyita manfaat ekonomi yang didapat dari tindak pidana tersebut.

Ia juga menyoroti langkah Kementerian Kehutanan yang sejauh ini masih sebatas menjatuhkan sanksi administratif, seperti pembekuan izin dan kewajiban pemulihan ekosistem hutan. Menurutnya, penindakan terhadap korporasi yang diduga berulang kali terlibat perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana, dan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan tidak boleh ragu menindak subyek hukum korporasi maupun perorangan yang teridentifikasi sebagai pelaku dugaan karhutla.

Koordinasi lembaga dan dampak penegakan hukum

Alex meminta Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan penyidik Mabes Polri untuk menangani korporasi yang terindikasi memiliki riwayat karhutla berulang. Ia menilai pengungkapan korporasi pemicu karhutla menjadi ujian bagi kualitas koordinasi antarlembaga dalam menegakkan hukum secara konsisten.

Ia mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak memicu kemarahan publik dengan menampilkan kesan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Menurut Alex, koordinasi yang optimal dapat mempercepat penyelesaian penyidikan sekaligus membantu membuka penyebab di balik kebakaran hutan dan lahan.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan polisi telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, empat korporasi berasal dari luar negeri, yakni Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan milik warga Indonesia.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyidikan karhutla yang mengerucut ke korporasi, kami mencatat bahwa Polri menangani 97 laporan polisi dan 92 di antaranya sudah naik ke tahap penyidikan, sementara identitas perusahaan yang diperiksa belum dibuka karena proses pendalaman masih berjalan. Kami juga menyoroti bagaimana penanganan di lapangan diperkuat bersamaan dengan proses hukum, termasuk pengerahan peralatan untuk menjangkau titik api di wilayah terdampak.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.