Indonesia tunda ekspor listrik ke Singapura karena prioritas pasokan domestik

Traders Union
Semua berita
Bisnis & Kekayaan
Perusahaan
Indonesia tunda ekspor listrik

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andrey Mastykin

02.11.2026

Indonesia tunda ekspor listrik ke Singapura karena prioritas pasokan domestik — Ekspor listrik ditunda

Pemerintah Indonesia menahan rencana penjualan listrik ke Singapura saat kebutuhan energi dalam negeri masih menjadi prioritas utama. Sikap ini juga mempertegas bahwa izin ekspor listrik tetap berada di Kementerian ESDM, di tengah belum tercapainya kesepakatan harga hingga pertengahan 2026.

Sorotan

Indonesia menunda ekspor listrik ke Singapura karena prioritas memenuhi kebutuhan nasional, sesuai pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 2 November 2026.
Bahlil menegaskan bahwa izin ekspor listrik sepenuhnya berada di Kementerian ESDM, bukan pada Badan Pengelola Investasi Danantara, demi menjaga kendali kebijakan energi.
Keterlambatan ekspor listrik ke Singapura hingga pertengahan 2026 disebabkan belum tercapainya kesepakatan harga dan kecukupan pasokan domestik.

Prioritas pasokan dan kewenangan izin ekspor

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan Indonesia belum akan mengekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat. Ia mengatakan kebutuhan listrik nasional masih harus dipenuhi lebih dulu sebelum pasokan dijual ke negara lain.

Dalam acara Minerba Convex 2026 pada Senin, 2 November 2026, Bahlil menegaskan tidak ada ruang untuk ekspor listrik saat ini. Ia juga meminta Badan Pengelola Investasi Danantara tidak terpengaruh lobi maupun tawaran tambahan dari Singapura terkait permintaan pasokan listrik dari Indonesia.

Bahlil menekankan kewenangan pemberian izin ekspor listrik sepenuhnya berada di Kementerian ESDM, bukan di Danantara. Pernyataan itu menunjukkan pemerintah ingin menjaga kendali kebijakan energi tetap terpusat pada otoritas sektor ketenagalistrikan.

Dampak bagi rencana kerja sama energi kawasan

Penundaan ini membuat rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura masih tertahan meski sebelumnya sempat disampaikan oleh pemerintah. Hingga pertengahan 2026, rencana tersebut belum terealisasi.

Salah satu hambatan utama adalah belum tercapainya kesepakatan mengenai harga listrik yang ditawarkan Singapura. Kondisi itu berarti potensi transaksi lintas batas di sektor energi masih bergantung pada kecukupan pasokan domestik Indonesia dan kepastian komersial yang dapat diterima kedua pihak.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang penetapan tapak PLTN pertama di Indonesia, kami membahas target pemerintah menentukan lokasi proyek paling lambat 2027 di tengah kajian atas 28 lokasi potensial. Artikel tersebut menyoroti bahwa seleksi tapak tidak hanya soal keselamatan dan kelayakan, tetapi juga dipengaruhi tuntutan daerah terkait pemerataan listrik serta manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?