Pemerintah pastikan anggaran rehabilitasi bencana Sumatera berlanjut hingga 2027

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Anggaran Rehabilitasi Sumatera 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Hlib Chabaniuk

27.10.2026

Pemerintah pastikan anggaran rehabilitasi bencana Sumatera berlanjut hingga 2027 — Rehabilitasi Sumatera Berlanjut

Pemerintah memastikan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap tersedia untuk 2027. Kepastian itu menopang program pemulihan tiga tahun yang dimulai pada 2026 setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda ketiga provinsi tersebut pada akhir 2025.

Sorotan

Pemerintah memastikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera berlanjut hingga minimal 2027, dengan implementasi tahap pertama pada 2026 di tiga provinsi.
Pelaksanaan rehabilitasi didukung kombinasi APBN 2026, APBD, dan monitoring kementerian terkait agar pemulihan pascabencana di tingkat pusat dan daerah berlangsung menyeluruh.
Pemerintah telah mengalokasikan dana insentif daerah sebesar Rp1 triliun untuk mendorong pemenuhan indikator pembangunan seperti pengendalian inflasi dan peningkatan kualitas lingkungan.

Rencana anggaran pemulihan tiga tahun

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pembiayaan untuk tahun berikutnya terus dibahas bersama Kementerian Keuangan dan anggarannya tersedia. Ia menyampaikan hal itu seusai bertemu Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.

Tito mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera dijalankan selama tiga tahun, yakni 2026, 2027, dan 2028. Menurut dia, tahun 2026 menjadi tahun pertama pelaksanaan program pemulihan di tiga provinsi terdampak.

Ia menegaskan kelanjutan anggaran perlu dipastikan sejak sekarang agar pekerjaan yang sudah dimulai pada 2026 dapat diteruskan pada 2027 dan dituntaskan pada 2028. Pemerintah juga sedang menyiapkan kebutuhan belanja untuk tahun depan saat kementerian dan lembaga merinci program masing-masing.

Dampak bagi pelaksanaan pusat dan daerah

Suahasil menjelaskan fokus penanganan saat ini mencakup dua agenda utama, yakni menuntaskan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah masuk rencana induk dan APBN 2026, serta menyiapkan kebutuhan anggaran lanjutan untuk 2027. Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat terlibat dalam pelaksanaan rencana induk tersebut.

Ia menambahkan penanganan bencana juga memerlukan sinergi dengan APBD agar pemulihan masyarakat terdampak berjalan lebih menyeluruh. Menurut dia, kombinasi instrumen anggaran pusat dan daerah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana.

Suahasil juga menyinggung dana insentif daerah sebesar Rp1 triliun yang telah dialokasikan. Dana itu dirancang untuk mendorong pemerintah daerah memenuhi indikator pembangunan tertentu, mulai dari pengendalian inflasi hingga peningkatan kualitas lingkungan.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang tekanan Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2027, kami mengulas bahwa kenaikan alokasi hanya 5,5% dinilai belum cukup meredakan keterbatasan ruang fiskal di banyak pemda. Kami juga menyoroti risiko tertahannya layanan publik dan proyek infrastruktur—terutama yang bergantung pada DAK fisik—serta dorongan agar daerah mencari sumber pendapatan alternatif ketika ketergantungan pada dana pusat masih tinggi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?