Kemendagri percepat pembentukan Satgas MBG di daerah

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Percepatan Satgas MBG di daerah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Elena Nikulina

28.10.2026

Kemendagri percepat pembentukan Satgas MBG di daerah — Satgas MBG dipercepat

Kementerian Dalam Negeri mempercepat pembentukan satuan tugas Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah untuk memperluas dukungan pelaksanaan program prioritas nasional. Langkah ini disertai tenggat satu minggu bagi daerah yang belum membentuk satgas, setelah 223 daerah tercatat sudah membentuk Satgas MBG.

Sorotan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan pembentukan Satgas MBG di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota belum terbentuk dalam waktu satu minggu sejak 28 Oktober 2026.
Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ mewajibkan Satgas MBG daerah melakukan inspeksi dan penilaian SPPG dengan 14 indikator kelayakan operasional dan sasaran penerima.
Kemendagri akan memasukkan dukungan terhadap program MBG sebagai aspek penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi untuk memperkuat keterlibatan pemerintah daerah.

Target pembentukan satgas dan pengawasan SPPG

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menuntaskannya dalam waktu satu minggu. Arahan itu disampaikan seusai kick-off sosialisasi surat edaran Mendagri tentang pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di daerah, yang berlangsung secara hibrida dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Kemendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah. Aturan itu ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas operasional SPPG dan mengawasi penyelenggaraan program MBG sesuai kewenangan masing-masing.

Melalui surat edaran tersebut, Satgas MBG di daerah diarahkan berkoordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional untuk menjalankan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pemeriksaan mencakup 14 indikator kelayakan operasional, kualitas dan kesesuaian menu makanan, serta evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dampak ekonomi daerah dan insentif kinerja

Tito menilai pengelolaan program MBG yang optimal tidak hanya mendukung peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi daerah. Menurut dia, kepastian pembeli dalam rantai pasok program dapat memberi manfaat bagi petani dan nelayan di wilayah pelaksana.

Ia juga menyatakan program ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu pengendalian inflasi daerah, menekan kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Untuk memperkuat keterlibatan pemerintah daerah, Kemendagri berencana memasukkan capaian dukungan terhadap program MBG sebagai salah satu aspek penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, serta sejumlah pejabat Kemendagri dan Badan Gizi Nasional lainnya.

Dalam ulasan kami sebelumnya tentang masalah tata kelola pada program prioritas, kami menyoroti bahwa pelaksanaan Makan Bergizi Gratis masih menghadapi tantangan kesiapan operasional dan efektivitas pengawasan. Salah satu indikatornya adalah penghentian sementara ratusan SPPG di Sumatera karena tidak memenuhi standar, yang kemudian sebagian baru bisa beroperasi kembali setelah pembenahan dan evaluasi lanjutan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?