Indonesia larang perusahaan menahan ijazah pekerja lewat UU pelindungan ketenagakerjaan

Traders Union
Semua berita
Regulator
UU larangan tahan ijazah pekerja

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ivan Andriyenko

2 jam yang lalu

Indonesia larang perusahaan menahan ijazah pekerja lewat UU pelindungan ketenagakerjaan — Larangan tahan ijazah kerja

Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memperketat aturan hubungan kerja, termasuk pelarangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi pekerja. Aturan baru ini juga mewajibkan perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja menempuh berbagai langkah pencegahan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.

Sorotan

Pemerintah Indonesia melalui UU Pelindungan Ketenagakerjaan melarang perusahaan menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.
Undang-undang memberikan pengecualian untuk penahanan ijazah hanya jika pendidikan atau pelatihan dibiayai perusahaan dan tertuang dalam perjanjian kerja tertulis.
PHK tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dinyatakan batal demi hukum, mewajibkan perusahaan mempekerjakan kembali pekerja terkait.

Ketentuan baru dalam hubungan kerja

Seperti diberitakan Kompas.com, Pasal 78 UU Pelindungan Ketenagakerjaan melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Ketentuan itu termuat dalam naskah undang-undang yang diunduh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.

Pengecualian berlaku untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum atas ijazah atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja tertulis. Selain itu, pelaksana penempatan tenaga kerja juga dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1).

Dampak aturan PHK bagi perusahaan

Undang-undang yang sama juga mengatur bahwa pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah wajib mencegah terjadinya PHK. Dalam Pasal 228 ayat (2), aturan itu merinci 10 tahapan pencegahan, mulai dari pengurangan lembur dan sif, penyesuaian jam atau hari kerja, hingga penawaran pensiun dini sukarela dan program pensiun bagi pekerja yang memenuhi syarat.

Jika PHK tidak dapat dihindari, prosesnya wajib ditempuh melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pemberi kerja dan serikat pekerja atau pekerja. Bila perundingan tidak mencapai kesepakatan, perselisihan harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU tersebut juga menegaskan bahwa PHK tanpa kesepakatan atau tanpa putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap batal demi hukum. Dalam kondisi itu, pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang dugaan perdagangan orang yang menimpa ABK KM Maulana 23, kami membahas adanya selisih besar antara upah yang dijanjikan dalam Perjanjian Kerja Laut dan bayaran yang benar-benar diterima para ABK. Ulasan itu juga menyoroti pola rekrutmen melalui media sosial, dugaan penjeratan utang serta pemotongan gaji, dan pentingnya memeriksa kredibilitas pemberi kerja untuk mengurangi risiko eksploitasi pekerja.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?