Indonesia mempertahankan PPN pembalut 11 persen di tengah sorotan biaya kebutuhan perempuan

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Indonesia pertahankan PPN pembalut

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sholanke Dele

04.11.2026

Perdebatan mengenai pajak pembalut kembali mencuat di Indonesia ketika kebutuhan menstruasi tetap dikenai Pajak Pertambahan Nilai efektif 11 persen. Kebijakan itu menambah tekanan biaya bagi perempuan dan menempatkan tarif Indonesia sebagai salah satu yang tertinggi di ASEAN.

Sorotan

Indonesia mempertahankan PPN 11 persen untuk pembalut sejak kenaikan tarif pada 1 April 2022, meskipun terjadi sorotan publik dan kritik sosial.
Tarif PPN pembalut Indonesia merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Filipina (12 persen), sementara Malaysia dan Brunei Darussalam membebaskan pajak produk tersebut.
Usulan pembebasan PPN pembalut telah dibawa ke forum IMF-World Bank dan dibahas dengan Kementerian Keuangan sejak 2018, namun belum ada perubahan regulasi hingga kini.

Sejarah kebijakan dan sorotan publik

Seperti dilaporkan Kompas.com, pembalut di Indonesia telah menjadi objek PPN sejak 1984, ketika skema pajak tersebut mulai berlaku efektif secara nasional. Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, mengatakan status itu tidak berubah hingga tarif PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022.

Menurut Fajry, perdebatan mengenai pajak pembalut, yang kerap disebut tampon tax di sejumlah negara, baru mendapat dorongan lebih luas dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut banyak negara mulai menurunkan tarif atau menerapkan tarif nol persen setelah pandemi, sementara di Indonesia pembebasan pajak untuk produk tersebut belum terwujud.

Di media sosial, kritik muncul karena pembalut dinilai sebagai kebutuhan primer yang semestinya tidak dikenai pajak. Laporan badan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada 2024 juga menyoroti masih banyak perempuan yang tidak mampu membeli atau mengakses produk menstruasi karena harganya terlalu mahal.

Posisi Indonesia di ASEAN dan dorongan perubahan

Dalam perbandingan regional, tarif pajak pembalut di Indonesia berada pada level tertinggi kedua di ASEAN. Filipina mengenakan tarif 12 persen, Singapura 9 persen, Thailand 7 persen, sementara Malaysia mengecualikan pembalut dari pajak bersama ribuan barang umum sejak 1 September 2018, dan Brunei Darussalam tidak menerapkan sistem PPN atau VAT seperti di banyak negara lain.

Isu ini sebenarnya sudah menjadi sorotan di Indonesia sejak 2018. Fajry mengatakan kalangan organisasi non-profit, termasuk dirinya, sempat membawa usulan pembebasan PPN pembalut ke pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali dan membahasnya dengan Kementerian Keuangan.

Saat itu, kata dia, Kementerian Keuangan terbuka terhadap usulan tersebut, tetapi tidak ada tindak lanjut berarti karena pemberian fasilitas PPN memerlukan revisi Undang-Undang PPN. Beberapa tahun kemudian, rancangan omnibus law Harmonisasi Sistem Perpajakan bergulir dan akhirnya disahkan pada Oktober 2021, namun pembalut tetap belum dibebaskan dari PPN.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyederhanaan regulasi, kami mengulas dorongan pemerintah di era Presiden Prabowo untuk memangkas aturan dan prosedur yang dinilai berbelit agar pelaksanaan kebijakan serta layanan publik lebih cepat. Kami juga menyoroti bagaimana penumpukan regulasi dapat menghambat eksekusi program dan rencana deregulasi—termasuk perampingan ratusan peraturan—untuk memperkuat kepastian hukum dan efisiensi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?