Kementerian PKP kejar realisasi anggaran 97,85 persen setelah serap Rp2,33 triliun
Menjelang akhir Tahun Anggaran 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat penyelesaian program perumahan dan permukiman melalui kinerja belanja yang melampaui rata-rata internal kementerian. Hingga 10 November 2026, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mencatat serapan 80,05 persen atau Rp2,33 triliun dari pagu Rp2,91 triliun.
Sorotan
- Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP telah menyerap Rp2,33 triliun dan berada di atas rata-rata serapan kementerian sebesar 74,25 persen.
- Kementerian PKP menargetkan realisasi anggaran mencapai 97,85 persen pada 31 Desember 2026, dengan penekanan pada percepatan penyerapan dana dan penyelesaian fisik.
- Menteri PKP Maruarar Sirait mewajibkan program berjalan tepat sasaran, mutu, dan waktu, serta memperkuat koordinasi dan pengendalian untuk menjaga standar dan akuntabilitas.
Posisi serapan dan target akhir tahun
Seperti dikutip Okezone Economy Indonesia, capaian Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tersebut berada di atas rata-rata realisasi anggaran Kementerian PKP yang saat ini tercatat 74,25 persen. Berdasarkan kalkulasi target performa, unit tersebut optimistis dapat menutup 2026 dengan realisasi anggaran mencapai 97,85 persen pada 31 Desember 2026.Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan percepatan penyerapan dana kas negara harus berjalan seiring dengan penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan. Ia menyatakan keberhasilan eksekusi anggaran tidak cukup diukur dari besarnya belanja, tetapi juga dari mutu bangunan dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Penekanan pada mutu proyek dan akuntabilitas
Dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu, 11 November 2026, Maruarar meminta setiap program dijalankan secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Ia juga mendorong pejabat serta pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan untuk menjaga momentum pencapaian hingga tutup tahun.Selain itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran agar memperketat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian proyek. Langkah itu ditujukan untuk memastikan target akhir tahun tercapai tanpa melanggar regulasi dan tanpa mengorbankan standar mutu konstruksi.
Ini menambah pembahasan sebelumnya seputar penyederhanaan regulasi yang dinilai memperlambat eksekusi program di berbagai sektor.
Berita Housing Market Terbaru
- Forex
- Crypto