DPRD DKI dorong realokasi anggaran ke wilayah untuk percepat layanan lingkungan Jakarta

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
DPRD dorong realokasi anggaran lingkungan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Yulia Slavina

11 jam yang lalu

DPRD DKI dorong realokasi anggaran ke wilayah untuk percepat layanan lingkungan Jakarta — Anggaran lingkungan dipercepat

Pembahasan anggaran DKI Jakarta kini menyoroti keseimbangan belanja antara dinas tingkat provinsi dan kebutuhan operasional di kecamatan serta kelurahan. DPRD DKI menilai porsi anggaran yang lebih besar di tingkat wilayah diperlukan agar perbaikan saluran air, penanganan kawasan kumuh, dan pengelolaan sampah bisa berjalan lebih efektif.

Sorotan

DPRD DKI Jakarta mendorong realokasi anggaran dengan skema 50 persen untuk tingkat wilayah dan 50 persen di provinsi guna percepat layanan dasar.
Inggard Joshua menilai alokasi belanja daerah yang lebih besar di tingkat kecamatan dapat mempercepat respons terhadap kebutuhan perbaikan lingkungan dan fasilitas RT/RW.
Belanja besar untuk fasilitas RDF Rorotan dinilai belum efektif, sehingga pendekatan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan mesin kapasitas kecil lebih disarankan.

Usulan pembagian anggaran tingkat wilayah

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terlalu banyak terserap di dinas tingkat provinsi, sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah belum tertangani optimal.

Ia menyampaikan penilaian itu saat menanggapi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menggelar rapat terbatas di 44 kecamatan untuk mendengarkan dan menyelesaikan persoalan warga. Menurut Inggard, keluhan yang kerap muncul dalam reses dewan sering kali tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Inggard mengatakan kebutuhan seperti perbaikan saluran air, penanganan lingkungan kumuh, serta fasilitas lingkungan di tingkat RT dan RW membutuhkan dukungan anggaran yang bisa langsung dikerjakan satuan pelaksana di wilayah. Ia juga menyebut DPRD telah mendesak agar alokasi antara dinas provinsi dan suku dinas di tingkat kota dibuat lebih proporsional.

Menurut dia, hasil pembahasan Komisi A bersama Asisten Pemerintahan, Bappeda, dan BPKD kemudian ditindaklanjuti melalui Instruksi Gubernur mengenai perimbangan anggaran antara dinas dan sudin, dengan skema 50 persen untuk tingkat bawah dan 50 persen di provinsi.

Dampak bagi layanan publik dan pengelolaan sampah

Perubahan komposisi anggaran itu dinilai dapat mempercepat penanganan persoalan dasar yang langsung dirasakan warga, terutama di kawasan permukiman. Dengan porsi belanja yang lebih besar di wilayah, pemerintah daerah berpotensi lebih cepat merespons aspirasi lokal tanpa terlalu bergantung pada konsentrasi program di tingkat provinsi.

Inggard juga menyoroti pengelolaan sampah di Jakarta, khususnya fasilitas Refuse Derived Fuel, RDF, di Rorotan, Jakarta Utara. Ia menilai belanja besar untuk fasilitas tersebut belum berfungsi baik, dan berpendapat pendekatan berbasis wilayah dengan mesin berkapasitas lebih kecil bisa lebih efektif untuk menjawab kebutuhan pengelolaan sampah di masing-masing area.

Ia menambahkan rapat langsung gubernur di kecamatan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini dihimpun DPRD melalui reses. Jika alokasi anggaran di tingkat wilayah diperkuat, hambatan pelaksanaan program yang selama ini muncul karena keterbatasan dana lokal diharapkan bisa berkurang.

Dalam artikel sebelumnya, kami menjelaskan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur merata lintas wilayah agar manfaatnya menjangkau seluruh masyarakat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?