Kemnaker prioritaskan pekerja non-PKH untuk BSU 2026

Kemnaker prioritaskan pekerja non-PKH untuk BSU 2026
BSU 2026: Prioritas Non-PKH

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan pekerja atau buruh yang masih menerima Program Keluarga Harapan tidak menjadi kelompok prioritas penerima Bantuan Subsidi Upah 2026 sebesar Rp900.000. Ketentuan ini melengkapi syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan batas upah yang digunakan pemerintah dalam menyeleksi calon penerima.

Sorotan

  • Kemnaker memprioritaskan pekerja yang tidak menerima PKH untuk penyaluran BSU tahun 2026 guna memastikan bantuan tepat sasaran.
  • Batas upah penerima BSU ditetapkan maksimal Rp3,5 juta per bulan atau menyesuaikan UMK yang dibulatkan ke atas jika di atas nominal tersebut.
  • Penyesuaian ambang upah berdasarkan UMK atau UMP berbagai daerah menargetkan subsidi pada pekerja berpenghasilan rendah sesuai kondisi ketenagakerjaan lokal.

Kriteria penerima dan batas upah

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, pemerintah memprioritaskan pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU. Kebijakan ini menjadi salah satu pertimbangan Kemnaker dalam menentukan penerima bantuan pada 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan calon penerima BSU harus merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan. Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.

Pemerintah menetapkan batas upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan bagi calon penerima BSU. Untuk pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Dampak kebijakan bagi pekerja di daerah

Bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah penerima BSU mengacu pada Upah Minimum Provinsi dengan ketentuan pembulatan yang sama. Skema ini membuat ambang kelayakan bantuan menyesuaikan struktur upah minimum di masing-masing wilayah.

Dengan pengaturan tersebut, pekerja yang masih menerima bantuan sosial PKH perlu memperhatikan status bantuannya jika ingin memperoleh BSU. Di sisi lain, penyesuaian batas upah berdasarkan UMK atau UMP menunjukkan pemerintah mengarahkan subsidi upah kepada pekerja berpenghasilan rendah dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi ketenagakerjaan antardaerah.

Sebelumnya, kami menelaah syarat penerima BSU 2026, termasuk kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dan batas upah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.