AAUI nilai program kampung nelayan buka peluang asuransi umum

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Peluang asuransi kampung nelayan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Andreas Kristo

01.04.2026

AAUI nilai program kampung nelayan buka peluang asuransi umum — Peluang asuransi kampung nelayan

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, melalui keterangan Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Kontan pada 1 April 2026, menyatakan rencana pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029 berpotensi memperluas kebutuhan perlindungan risiko di kawasan pesisir. Target pemerintah itu dinilai relevan bagi lini asuransi umum karena pengembangan kampung nelayan mencakup infrastruktur dan aktivitas usaha yang membutuhkan proteksi. Di saat yang sama, pembahasan implementasi untuk industri asuransi disebut masih berada pada tahap potensi dan penjajakan umum.

Sorotan

AAUI menilai pembangunan kampung nelayan membuka peluang asuransi umum meliputi asuransi properti, engineering, marine hull, dan marine cargo untuk aset dan fasilitas ekosistem pesisir.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK menyatakan pada 17 Maret 2026 bahwa industri asuransi siap mendukung program kampung nelayan dan memperkuat ketahanan ekonomi sektor kelautan.
Realisasi kontribusi premi asuransi umum untuk program kampung nelayan akan bergantung pada kesiapan skema pelaksanaan, mitigasi risiko, dan keterjangkauan produk bagi komunitas nelayan.

Cakupan proteksi dalam ekosistem kampung nelayan

AAUI menilai pembangunan kampung nelayan menghadirkan aset dan fasilitas yang dapat diasuransikan, seperti cold storage, pabrik es, dermaga, kendaraan, dan kapal. Dari sisi produk, kebutuhan proteksi dinilai dapat mencakup asuransi properti dan engineering untuk infrastruktur, marine hull untuk kapal, serta marine cargo untuk distribusi hasil tangkapan. Perlindungan terhadap risiko bencana, cuaca, kecelakaan, dan gangguan usaha juga dinilai menjadi bagian dari peluang pasar bagi industri asuransi umum.

Budi Herawan mengatakan peluang itu baru dapat diwujudkan bila desain ekosistem disusun secara matang. Menurut dia, kejelasan objek pertanggungan, skema pembiayaan atau premi, data risiko, standar mitigasi, dan dukungan pemerintah menjadi faktor penting, terutama bila segmennya menyasar masyarakat kecil yang rentan. Ia menambahkan, dari informasi publik yang tersedia saat ini, belum terlihat skema implementasi rinci yang spesifik bagi industri asuransi umum.

Dukungan regulator dan dampak bagi sektor pesisir

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono juga menyampaikan dalam lembar jawaban RDK OJK pada 17 Maret 2026 bahwa program pembangunan kampung nelayan berpotensi menjadi peluang bagi industri asuransi. Ogi menyatakan industri asuransi pada prinsipnya siap mendukung program pembangunan pemerintah dengan menyediakan solusi perlindungan risiko bagi masyarakat. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, peran itu dinilai dapat membantu menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha nelayan.

AAUI juga mencatat bahwa kolaborasi lintas lembaga untuk perlindungan sektor perikanan bukan konsep baru. Dalam program sebelumnya, kerja sama pernah melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, OJK, dan AAUI. Jika program kampung nelayan dibangun secara terintegrasi, asosiasi menilai ruang keterlibatan asuransi akan terbuka untuk perlindungan aset, aktivitas usaha perikanan, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Prospek pasar asuransi umum ke depan

Bagi industri asuransi umum, program ini menambah sumber prospek baru di tengah dorongan perluasan cakupan proteksi ke sektor produktif. Ekosistem pesisir yang lebih modern berpotensi menciptakan permintaan polis dari tahap pembangunan infrastruktur hingga operasional usaha perikanan. Namun, realisasi kontribusi premi tetap bergantung pada kesiapan skema pelaksanaan, kemampuan mitigasi risiko, dan keterjangkauan produk bagi komunitas nelayan.

Dengan demikian, peluang bisnis dari program tersebut saat ini masih bersifat prospektif, bukan kontrak yang sudah berjalan. Arah kebijakan pemerintah dan koordinasi antarlembaga akan menjadi penentu apakah kebutuhan perlindungan itu berubah menjadi pasar yang nyata bagi perusahaan asuransi umum. Bagi wilayah pesisir Indonesia, keberadaan skema asuransi yang tepat juga dapat membantu mengurangi kerentanan ekonomi terhadap cuaca buruk dan gangguan usaha.

Kami sebelumnya melaporkan pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari oleh OJK yang berlaku efektif 31 Maret 2026, setelah bank dinilai tidak berhasil memenuhi ketentuan permodalan dan menjalani tahapan pengawasan hingga resolusi. Dalam laporan tersebut, kami juga mencatat LPS membentuk tim likuidasi dan menyiapkan verifikasi data nasabah untuk menentukan simpanan yang memenuhi syarat penjaminan sebelum pembayaran klaim.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?