OJK cabut izin BPR Pembangunan Nagari, total penutupan bank 2026 jadi enam

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
OJK cabut izin BPR keenam

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Andreas Kristo

02.04.2026

OJK cabut izin BPR Pembangunan Nagari, total penutupan bank 2026 jadi enam — OJK tutup BPR keenam

Otoritas Jasa Keuangan, melalui keterangan yang dikutip dalam artikel, mencabut izin usaha BPR Pembangunan Nagari pada awal April 2026, sehingga jumlah bank yang ditutup di Indonesia mencapai enam hingga 31 Maret 2026. Bank perekonomian rakyat tersebut beralamat di Simpang Gudang, Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. OJK menyatakan langkah pengawasan ini ditujukan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Sorotan

OJK mencabut izin BPR Pembangunan Nagari sehingga total bank yang ditutup secara resmi pada 2026 bertambah menjadi enam.
Pencabutan izin bank terjadi di berbagai daerah—Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Cirebon—menunjukkan intensitas pengawasan OJK secara nasional.
Proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tindakan tegas OJK menegaskan prioritas stabilitas sektor perbankan dan perlindungan deposan.

Rangkaian pencabutan izin bank pada 2026

Bertambahnya penutupan BPR Pembangunan Nagari menambah daftar bank yang kehilangan izin usaha sepanjang tahun ini. Dalam artikel disebutkan bahwa penutupan tersebut membuat total bank yang ditutup pada 2026 menjadi enam. Perkembangan ini menegaskan berlanjutnya tindakan pengawasan regulator terhadap lembaga perbankan yang dinilai bermasalah.

OJK sebelumnya telah mencabut izin usaha BPR Suliki Gunung Mas yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026. Setelah itu, izin usaha BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur, juga dicabut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026.

Perumda BPR Bank Cirebon juga masuk dalam daftar bank yang izinnya dicabut pada 9 Februari 2026. Artikel menyebut keputusan itu diambil berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026. Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dari Lembaga Penjamin Simpanan, yang menempuh proses likuidasi.

Dampak pengawasan terhadap industri perbankan daerah

Pernyataan Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menempatkan pencabutan izin BPR Pembangunan Nagari sebagai bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan. Penekanan ini menunjukkan bahwa regulator masih berfokus pada stabilitas sektor dan perlindungan kepercayaan deposan. Dalam konteks BPR, langkah seperti ini juga relevan bagi kesehatan perbankan daerah yang melayani masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Kasus penutupan yang tersebar di Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Cirebon memperlihatkan bahwa tekanan pengawasan tidak terbatas pada satu wilayah. Bagi sektor perbankan, rangkaian pencabutan izin ini dapat menjadi sinyal bahwa kepatuhan, kondisi permodalan, dan tata kelola tetap menjadi perhatian utama regulator. Pada saat yang sama, keberadaan LPS dalam proses likuidasi menegaskan mekanisme penanganan bank bermasalah tetap berjalan dalam kerangka stabilitas sistem keuangan.

Kami sebelumnya melaporkan pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari oleh OJK yang efektif 31 Maret 2026 setelah bank dinilai gagal memenuhi ketentuan permodalan dan tidak berhasil dipulihkan dalam proses pengawasan. Laporan tersebut juga mengulas langkah lanjutan, termasuk pembentukan tim likuidasi oleh LPS serta verifikasi data nasabah untuk proses penjaminan simpanan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?