DPR tolak pengurangan subsidi BBM, dorong penajaman subsidi LPG

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR tolak pengurangan subsidi BBM

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Parshwa Turakhiya

06.04.2026

DPR tolak pengurangan subsidi BBM, dorong penajaman subsidi LPG — DPR tolak pengurangan subsidi BBM

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan di Gedung DPR RI pada Senin (6/4/2026) bahwa parlemen tidak menyetujui usulan pengurangan subsidi BBM, dan justru menilai penghematan APBN perlu ditempuh lewat penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa tekanan dari kenaikan harga energi global tidak semestinya langsung dibebankan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Sorotan

DPR menolak pemangkasan subsidi BBM tahun 2026 dan mendorong pengetatan distribusi LPG 3 kg dengan sistem verifikasi berulang biometrik.
Dari pagu 8,6 juta penerima subsidi LPG 3 kg, Banggar DPR menilai hanya 5,4 juta yang layak, sehingga efisiensi bisa dicapai tanpa mengurangi total subsidi.
Kenaikan harga minyak dunia mendorong perdebatan antara usulan pengurangan subsidi oleh Jusuf Kalla dan sikap DPR yang menekankan perlindungan konsumen rentan dan stabilitas inflasi.

Usulan pengetatan subsidi energi 2026

Said mengatakan langkah yang lebih tepat bukan memangkas subsidi BBM, melainkan memperketat distribusi LPG 3 kilogram agar hanya diterima oleh warga yang berhak. Ia menyebut mekanisme verifikasi berulang, termasuk penggunaan sidik jari atau retina mata, dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki akurasi penyaluran. Menurut dia, pendekatan ini lebih relevan untuk menekan pemborosan anggaran tanpa mengurangi perlindungan bagi masyarakat kecil. Ia juga memaparkan hitungan Banggar bahwa dari pagu 8,6 juta penerima subsidi LPG 3 kilogram, sekitar 5,4 juta dinilai layak menerima bila skema penyaluran dibuat tepat sasaran. Dengan asumsi itu, efisiensi anggaran dinilai bisa dicapai dari pembenahan basis penerima, bukan dari pengurangan subsidi secara umum. Pernyataan tersebut menunjukkan fokus DPR pada perbaikan tata kelola subsidi energi di tengah tekanan fiskal.

Dampak fiskal dan pilihan kebijakan harga

Said mengakui kenaikan harga minyak dan energi internasional menambah beban keuangan negara. Namun ia menilai kondisi itu tidak otomatis menjadi alasan untuk mengubah subsidi yang menyasar kelompok miskin. Menurut dia, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak memperbesar tekanan ekonomi rumah tangga. Ia berpandangan penyesuaian, bila diperlukan, lebih masuk akal diarahkan pada BBM non-subsidi yang dijual mengikuti harga keekonomian. Meski begitu, ia menegaskan setiap perubahan tetap harus memperhitungkan dampak inflasi karena kenaikan harga energi bisa menjalar ke berbagai sektor. Sikap tersebut menandakan DPR masih menghitung ruang kebijakan energi dengan mempertimbangkan kestabilan harga dan daya beli.

Latar belakang usulan Jusuf Kalla

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan beban subsidi energi, termasuk BBM, di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global. Menurut usulan itu, subsidi energi yang terus membesar berpotensi meningkatkan defisit APBN dan menambah utang negara. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya perdebatan antara kebutuhan menjaga disiplin fiskal dan menjaga perlindungan bagi konsumen rentan. Bagi sektor energi dan kebijakan publik, perdebatan tersebut menjadi penting karena menyangkut arah belanja negara, pengendalian inflasi, serta desain subsidi pada 2026. Di satu sisi, pemerintah menghadapi risiko pembengkakan anggaran ketika harga energi naik. Di sisi lain, DPR menegaskan bahwa efisiensi seharusnya ditempuh lewat penargetan subsidi yang lebih presisi, bukan dengan mengurangi dukungan bagi masyarakat bawah.

Sebelumnya, kami melaporkan usulan Jusuf Kalla agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi energi, yang pada praktiknya berarti kenaikan harga BBM, untuk menahan pelebaran defisit APBN dan laju pertumbuhan utang. Dalam laporan itu, ia menilai penyesuaian harga dapat menekan konsumsi energi dan mendorong peralihan ke transportasi umum, meski tetap membawa risiko inflasi serta dampak pada konsumsi rumah tangga dan biaya distribusi. Perdebatan tersebut menjadi latar bagi pembahasan terbaru mengenai arah kebijakan subsidi energi pada 2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?