Kementerian PU buka akses penuh saat Kejati DKI dalami dugaan korupsi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kejati geledah Kementerian PU

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Sholanke Dele

09.04.2026

Kementerian PU buka akses penuh saat Kejati DKI dalami dugaan korupsi — Kejati geledah Kementerian PU

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta Selatan pada Kamis, menurut keterangan pejabat Kejati DKI yang dikutip dalam artikel. Di saat yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan tim penyidik datang dengan surat tugas dan surat perintah resmi untuk melakukan pendalaman di sejumlah ruangan. Pernyataan itu menempatkan langkah penyidikan ini sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan di salah satu kementerian infrastruktur utama pemerintah.

Sorotan

Tim Kejati DKI Jakarta melakukan penggeledahan pada tiga gedung di kompleks Kementerian PU, termasuk Gedung Cipta Karya, terkait dokumen dugaan korupsi.
Menteri PU memberikan akses penuh kepada penyidik, termasuk ruang kerjanya, dan menginstruksikan keamanan memfasilitasi masuknya tim kejaksaan.
Penggeledahan ini menambah urgensi bagi sektor konstruksi dan belanja publik karena potensi dampak terhadap tata kelola, pengawasan, dan kepercayaan pada program kementerian.

Ruang lingkup penggeledahan di kompleks kementerian

Dody mengatakan tim Kejati DKI Jakarta meminta izin untuk memasuki beberapa ruangan di kantor Kementerian PU, dan izin tersebut langsung diberikan. Ia menyebut penyidik membawa dokumen resmi sebagai dasar pendalaman. Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam artikel, penggeledahan dilakukan di tiga gedung di kompleks kementerian, termasuk Gedung Cipta Karya.

Sikap kementerian terhadap proses penyidikan

Menteri PU menegaskan pihaknya memberikan keleluasaan penuh kepada penyidik, termasuk bila ingin mengakses ruang kerjanya. Ia juga menyampaikan telah memberi arahan kepada petugas keamanan agar tim kejaksaan dipersilakan masuk bila diperlukan. Namun, Dody mengaku belum menerima penjelasan lebih lanjut mengenai perkara spesifik yang sedang didalami oleh penyidik.

Dugaan perkara dan dampaknya bagi sektor publik

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, membenarkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Konfirmasi itu menambah bobot perkara karena menyangkut institusi yang berperan penting dalam pelaksanaan proyek pekerjaan umum dan infrastruktur. Bagi sektor konstruksi dan belanja publik, perkembangan penyidikan ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi tata kelola, pengawasan, dan kepercayaan terhadap pelaksanaan program kementerian.

Kami sebelumnya melaporkan sidang perkara dugaan korupsi pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk kesaksian soal permintaan asosiasi agar biaya resmi PNBP sertifikasi ditekan. Dalam laporan itu juga mengemuka perbedaan antara pungutan resmi dan biaya nonteknis yang disebut ada di lapangan, yang dapat memengaruhi persepsi industri terhadap tata kelola layanan. Perkembangan penggeledahan di Kementerian PU kini menambah perhatian pada isu integritas dan pengawasan di institusi publik yang mengelola layanan dan proyek strategis.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?