Bareskrim tahan eks direktur PT DSI dalam perkara dugaan penipuan dan TPPU di Jakarta

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Bareskrim tahan eks Direktur PT DSI

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Parshwa Turakhiya

10.04.2026

Bareskrim tahan eks direktur PT DSI dalam perkara dugaan penipuan dan TPPU di Jakarta — Eks Direktur PT DSI Ditahan

Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada 9 April 2026, penyidik menahan mantan Direktur PT Dana Syariah Indonesia berinisial AS untuk 20 hari ke depan di Rutan Bareskrim, Jakarta. Langkah itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang terkait penyaluran pendanaan masyarakat oleh PT DSI. Kasus ini menambah tekanan hukum pada perusahaan, dengan estimasi kerugian lender mencapai Rp 2,4 triliun sepanjang periode 2018 hingga 2025.

Sorotan

AS, eks direktur PT DSI 2018-2024, ditahan Bareskrim Polri pada 8 April 2026 usai pemeriksaan tujuh jam sebagai tersangka penipuan dan TPPU.
Penyidik Bareskrim, bekerja sama dengan PPATK dan JPU, memfokuskan pelacakan aset terkait dugaan penipuan Rp 2,4 triliun untuk optimalkan restitusi korban.
Kasus PT DSI memperkuat urgensi pengawasan tata kelola dan perlindungan investor bagi sektor pendanaan masyarakat akibat potensi kerugian investor skala besar.

Rincian penahanan dan proses penyidikan April 2026

AS ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri pada Rabu, 8 April 2026. Menurut Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, pemeriksaan terhadap pendiri sekaligus direktur PT DSI periode 2018-2024 itu berlangsung sekitar tujuh jam, dimulai pukul 11.00 WIB. Penyidik mengajukan sekitar 50 pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut.

Penahanan dilakukan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP. Polisi menyatakan masa penahanan awal berlaku selama 20 hari ke depan di Rutan Bareskrim Polri. Dalam perkara ini, aparat sebelumnya juga telah menangkap dan menahan tiga tersangka lain, yakni TA, MY, dan ARL, yang seluruhnya terkait dengan struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan.

Pelacakan aset dan skema restitusi korban

Setelah penahanan AS, Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Jaksa Penuntut Umum untuk mengoptimalkan pelacakan aset. Upaya itu difokuskan pada identifikasi harta yang diduga disembunyikan, dialihkan, atau berasal dari hasil tindak pidana. Aset yang ditemukan nantinya diamankan sebagai barang bukti untuk memaksimalkan pemulihan kerugian korban.

Bareskrim juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait permohonan restitusi. Menurut keterangan penyidik, LPSK telah membuka kanal pengaduan online sejak 1 April 2026 agar korban kasus PT DSI dapat mendaftarkan permohonan restitusi dan menjalani proses verifikasi. Mekanisme ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan finansial bagi para lender yang terdampak.

Dampak perkara bagi sektor pendanaan masyarakat

Perkara PT DSI menyoroti risiko tata kelola dan perlindungan investor dalam skema pendanaan yang menghimpun dana dari masyarakat. Dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 2,4 triliun, kasus ini berpotensi memperkuat perhatian regulator dan penegak hukum terhadap transparansi operasional, pengawasan manajemen, dan pengamanan aset dalam sektor tersebut. Di tingkat industri, proses hukum ini juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap model pendanaan serupa di Indonesia.

Bagi korban, fokus utama kini berada pada pelacakan aset dan realisasi restitusi, bukan hanya penetapan tersangka. Hasil koordinasi antarlembaga akan menjadi penentu seberapa jauh kerugian lender dapat dipulihkan. Perkembangan penyidikan berikutnya juga berpotensi membuka jalur penelusuran aset yang lebih luas bila ditemukan aliran dana tambahan.

Kami sebelumnya melaporkan dukungan OJK terhadap proses penegakan hukum dalam perkara PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI), termasuk koordinasi penelusuran aset dan pengembalian dana lender sesuai ketentuan. Laporan itu juga memuat perkembangan penyidikan ketika Bareskrim menetapkan AS sebagai tersangka tambahan sehingga total tersangka menjadi empat, serta langkah koordinasi dengan PPATK, JPU, dan LPSK untuk asset tracing dan pembukaan kanal pengaduan restitusi sejak 1 April 2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?