Noel bantah peran utama dalam perkara dugaan pemerasan izin K3 Kemenaker
Sidang perkara dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat dan lisensi keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan memasuki tahap pembacaan pernyataan pendahuluan dari kubu Immanuel Ebenezer pada Rabu di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pihak terdakwa menyatakan Noel tidak dapat ditempatkan sebagai pelaku utama karena praktik yang dipersoalkan disebut telah berlangsung jauh sebelum ia dilantik sebagai wakil menteri pada 22 Oktober 2024.
Sorotan
- Pada 19 Januari 2026, jaksa mendakwa Noel dan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan memeras pemohon sertifikasi dan lisensi K3 hingga Rp 6,522 miliar.
- Jaksa mengungkap modus pemerasan berupa kenaikan biaya penerbitan sertifikat K3, yang berlangsung sejak 2021 oleh beberapa terdakwa.
- Kasus ini menyoroti risiko tata kelola layanan perizinan dan sertifikasi K3 yang krusial bagi kepatuhan operasional berbagai sektor usaha.
Dakwaan dan implikasi bagi tata kelola perizinan K3
Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa pada 19 Januari 2026, Noel bersama sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan didakwa memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang dengan total Rp 6,522 miliar. Jaksa menyebut pemerasan itu dilakukan bersama beberapa terdakwa lain dalam pengurusan layanan sertifikasi dan lisensi K3.Jaksa juga memaparkan bahwa praktik tersebut berlangsung sejak 2021 dengan modus menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3. Perkara ini menyoroti risiko tata kelola dalam layanan perizinan dan sertifikasi ketenagakerjaan, terutama karena K3 menjadi komponen penting bagi kepatuhan operasional perusahaan di berbagai sektor usaha.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang kepatuhan pelaporan beneficial owner di Indonesia, kami menyoroti masih banyaknya korporasi yang belum menyampaikan data pemilik manfaat sebenarnya sehingga pemerintah menyiapkan pengawasan yang lebih ketat. Artikel itu juga membahas rencana Ditjen AHU untuk menertibkan perusahaan tidak aktif melalui status dormant serta mendorong kewajiban laporan tahunan di hadapan notaris guna memperkuat transparansi dan tata kelola.
Berita P2PB2B Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
