Indonesia dorong hilirisasi batu bara untuk kurangi impor energi

Indonesia dorong hilirisasi batu bara untuk kurangi impor energi
Hilirisasi batu bara Indonesia

Dorongan hilirisasi batu bara kembali menjadi sorotan ketika Indonesia masih bergantung pada impor energi, terutama LPG bersubsidi, meski memiliki cadangan batu bara yang melimpah. Arah kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini banyak diekspor dalam bentuk mentah.

Sorotan

  • Proyek gasifikasi batu bara oleh PT Bukit Asam, Pertamina, dan Air Products terhenti setelah mitra asing keluar akibat fluktuasi harga batu bara.
  • Fahmy Radhi menegaskan kendala utama hilirisasi kini adalah keterbatasan teknologi serta perlunya mitra asing dan transfer teknologi minimal lima tahun pertama.
  • Usulan penerapan harga khusus batu bara sekitar USD70 per metrik ton bagi proyek hilirisasi dinilai penting untuk menarik investasi dan menjaga kepastian biaya bahan baku.

Tantangan teknologi dan skema proyek

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai Indonesia memiliki modal sumber daya yang besar untuk mengembangkan hilirisasi batu bara, terutama melalui gasifikasi sebagai pengganti LPG impor. Ia mengatakan nilai tambah bagi negara akan lebih besar bila batu bara diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, bukan hanya diekspor sebagai bahan mentah.

Pemerintah sebelumnya mendorong proyek gasifikasi batu bara melalui kerja sama PT Bukit Asam, Pertamina, dan Air Products dari U.S. Proyek itu ditujukan untuk menekan impor LPG 3 kilogram yang membebani neraca perdagangan energi nasional. Namun proyek tersebut terhenti setelah Air Products memutuskan mundur karena fluktuasi harga batu bara membuat tingkat keekonomian proyek sulit tercapai.

Fahmy mengatakan kendala utama kini bukan lagi ketersediaan cadangan, melainkan penguasaan teknologi. Menurut dia, PTBA dan Pertamina menghadapi kesulitan melanjutkan proyek setelah mitra asing keluar, sehingga kerja sama dengan investor luar negeri masih diperlukan setidaknya dalam lima tahun pertama, terutama bila disertai transfer teknologi.

Implikasi bagi ketahanan energi nasional

Fahmy menilai pendanaan saja tidak cukup untuk mendorong hilirisasi bila tidak dibarengi dukungan teknologi dan kepastian regulasi. Ia mengatakan pemerintah perlu menjamin pasokan dan harga batu bara bagi proyek hilirisasi melalui mekanisme serupa Domestic Market Obligation, agar investor memiliki kepastian atas biaya bahan baku.

Ia mengusulkan sebagian produksi batu bara nasional diwajibkan untuk kebutuhan hilirisasi dengan harga khusus, mencontoh skema DMO untuk PLN yang dipatok sekitar USD70 per metrik ton. Menurut dia, tanpa kepastian harga, fluktuasi pasar akan terus menghambat masuknya investasi ke proyek hilir.

Di saat yang sama, hilirisasi batu bara dinilai bukan satu-satunya jalur menuju swasembada energi. Pemerintah juga perlu memperluas diversifikasi melalui biodiesel, bioetanol, serta energi baru dan terbarukan agar rantai pasok energi domestik makin kuat dan ketergantungan impor dapat ditekan.

Dalam ulasan kami sebelumnya tentang percepatan proyek DME Tanjung Enim, kami membahas upaya pemerintah dan MIND ID bersama PT Bukit Asam mengolah batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. Artikel tersebut menyoroti tingginya porsi impor LPG yang membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga dan pasokan global, sekaligus menekankan bahwa hilirisasi lewat gasifikasi dipandang strategis untuk menambah nilai komoditas dan menekan tekanan devisa.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.