Krisis ekonomi dan gagal panen memicu tekanan sosial jelang kerusuhan Mei 1998

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Krisis ekonomi dan kerusuhan 1998

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Andreas Kristo

13.05.2026

Krisis ekonomi dan gagal panen memicu tekanan sosial jelang kerusuhan Mei 1998 — Dampak krisis menuju kerusuhan

Pelemahan tajam ekonomi Indonesia pada 1997 hingga awal 1998 memperbesar tekanan sosial yang kemudian berujung pada kerusuhan Mei 1998. Lonjakan harga pangan, depresiasi rupiah, dan gelombang gangguan keamanan di berbagai daerah memperlihatkan rapuhnya fondasi ekonomi dan politik pada masa itu.

Sorotan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 1998 tercatat minus 13,1 persen, sementara inflasi melonjak menjadi 77,6 persen dan nilai tukar rupiah mencapai sekitar Rp 17.000 per dolar U.S. pada Januari 1998.
Kondisi ekonomi tersebut menyebabkan banyak perusahaan kolaps, proyek strategis dibatalkan, perbankan dilikuidasi, dan jutaan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja.
Kombinasi krisis pangan, tekanan kurs, lonjakan inflasi, serta runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi negara mempercepat tuntutan reformasi politik dan perubahan arah Indonesia pasca kerusuhan Mei 1998.

Dampak krisis terhadap bisnis dan politik

Memasuki 1998, tekanan ekonomi memburuk tajam dengan pertumbuhan tercatat minus 13,1 persen. Inflasi melonjak dari 11,05 persen pada 1997 menjadi 77,6 persen pada awal 1998, sementara kurs dolar mencapai sekitar Rp 17.000 per dolar U.S. pada Januari 1998.

Guncangan itu menimbulkan efek berantai pada dunia usaha dan tenaga kerja. Banyak perusahaan kolaps, proyek strategis dibatalkan, perbankan dilikuidasi, dan jutaan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja.

Litbang Kompas menilai keruntuhan ekonomi tersebut juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Orde Baru. Presiden Soeharto, yang memimpin selama 32 tahun, kemudian dipandang sebagai simbol menguatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tuntutan perubahan politik semakin membesar.

Agenda reformasi dan implikasinya

Desakan perubahan setelah Soeharto mundur kemudian dirumuskan dalam enam agenda reformasi. Agenda itu mencakup pengadilan terhadap Soeharto dan kroninya, amendemen UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi, penghapusan dwifungsi ABRI, perluasan otonomi daerah, penegakan supremasi hukum, dan pembentukan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kerusuhan Mei 1998 bukan sekadar ledakan sosial yang berdiri sendiri. Krisis pangan, tekanan kurs, lonjakan inflasi, dan memburuknya kepercayaan terhadap institusi negara membentuk kombinasi risiko ekonomi dan politik yang akhirnya mengubah arah Indonesia.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang tekanan terhadap rupiah, kami mengulas pelemahan kurs yang dipicu gejolak eksternal, kenaikan harga minyak, serta lonjakan kebutuhan dolar musiman untuk pembayaran utang, dividen, dan kebutuhan haji. Kami juga mencatat Bank Indonesia menilai likuiditas valas domestik masih memadai dan kepercayaan investor asing tetap solid, sembari memperkuat operasi moneter serta hadir di pasar untuk meredam volatilitas. Konteks ini membantu membaca bagaimana dinamika kurs dan stabilitas ekonomi dapat berimbas luas, termasuk pada dunia usaha dan sentimen publik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?