Pemerintah Indonesia targetkan penyempitan ketimpangan dalam arah fiskal RAPBN 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Fiskal 2027 dan ketimpangan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

20.05.2026

Pemerintah Indonesia targetkan penyempitan ketimpangan dalam arah fiskal RAPBN 2027 — Fiskal 2027 persempit ketimpangan

Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2027 untuk menekan kesenjangan pendapatan seiring penyampaian kerangka ekonomi makro di DPR. Sasaran itu disertai target perbaikan rasio gini, penurunan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka pada 2027.

Sorotan

Pemerintah Indonesia menargetkan rasio gini 2027 di kisaran 0,362–0,367, membaik dari sasaran sebelumnya 0,377–0,3890 dalam RAPBN 2027.
Angka kemiskinan ditargetkan turun ke 6,0–6,5 persen dan pengangguran terbuka ke 4,30–4,87 persen pada 2027, lebih rendah dari target sebelumnya.
Arah kebijakan fiskal RAPBN 2027 menempatkan pemerataan dan penurunan ketimpangan sosial sebagai fokus utama dalam agenda ekonomi nasional.

Target fiskal 2027 dan indikator sosial

Seperti diberitakan Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), bahwa jarak antara kelompok masyarakat terkaya dan termiskin tidak boleh semakin lebar dan harus terus dipersempit.

Dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, pemerintah menargetkan rasio gini berada pada kisaran 0,362 hingga 0,367 pada 2027. Target itu membaik dari sasaran sebelumnya, yakni 0,377 hingga 0,3890.

Prabowo juga menegaskan pertumbuhan ekonomi harus tercermin pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen.

Dampak kebijakan bagi agenda ekonomi nasional

Penyampaian langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR menempatkan pemerataan sebagai salah satu fokus utama dalam rancangan anggaran 2027. Penekanan pada indikator ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran menunjukkan bahwa kinerja ekonomi pemerintah tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari distribusi manfaatnya ke masyarakat.

Rapat paripurna DPR tersebut juga membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR. Dalam konteks itu, pemaparan RAPBN 2027 menjadi bagian dari agenda kebijakan yang lebih luas, saat pemerintah dan parlemen mulai menyelaraskan prioritas fiskal dan legislasi untuk periode mendatang.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang rencana pemaparan KEM-PPKF RAPBN 2027 di rapat paripurna DPR, kami menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal. Kami juga mencatat bahwa langkah ini berbeda dari praktik tahun-tahun sebelumnya yang biasanya diwakili Menteri Keuangan, sehingga menjadi sinyal awal arah kebijakan fiskal pemerintah untuk 2027.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?