Sidang MK menyoroti risiko anggaran MBG terhadap tenaga guru PPPK
Dalam uji materi UU APBN Tahun Anggaran 2026 di Mahkamah Konstitusi, dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap kesejahteraan guru PPPK menjadi salah satu pokok yang dipersoalkan. Kesaksian di persidangan menyebut pengalihan prioritas anggaran memicu pemutusan kontrak, penurunan pendapatan, dan ketidakpastian karier guru di berbagai daerah.
Sorotan
- Saksi Iman Zanatul Haeri menyatakan Program Makan Bergizi Gratis menyebabkan pemutusan kontrak massal guru PPPK di Tuban (39 orang) serta kasus serupa di Cianjur dan Lombok Timur.
- Guru PPPK paruh waktu di Langkat dan Blitar menerima gaji hanya Rp 500.000 per bulan, sementara di Sumedang Rp 50.000, jauh dari standar kelayakan.
- Survei terhadap 239 guru menunjukkan pelaksanaan MBG menimbulkan penghasilan tidak mencukupi, keterlambatan gaji, pemotongan tunjangan, naiknya beban kerja, dan ketidakpastian karier.
Dugaan dampak anggaran pada kontrak guru
Seperti dilaporkan Kompas.com, saksi pemohon Iman Zanatul Haeri dalam sidang perkara 55/PUU-XXIV/2026 menyatakan Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, mendorong pemutusan hubungan kerja massal terhadap guru PPPK dan menekan hak-hak guru honorer yang beralih ke status PPPK paruh waktu. Ia menyampaikan hal itu dalam persidangan pada Senin, 15 Juni 2026, sembari menilai anggaran kesejahteraan pendidik dikorbankan untuk mendanai program tersebut.Menurut Iman, fenomena itu terjadi di sejumlah wilayah. Ia mencontohkan 39 guru PPPK di Tuban diputus kontraknya, serta menyebut kasus serupa muncul di Cianjur, Jawa Barat, dan Lombok Timur.
Ia juga mengatakan sebagian guru PPPK paruh waktu menerima upah yang jauh dari standar kelayakan. Dalam keterangannya, ia menyebut guru di Langkat, Sumatera Utara, dan Blitar menerima gaji Rp 500.000 per bulan, sementara di Sumedang disebut hanya Rp50.000.
Tekanan pada pendapatan dan mutu pendidikan
Iman turut memaparkan hasil survei terhadap 239 guru yang menunjukkan rangkaian dampak lain dari pelaksanaan MBG. Temuan itu mencakup kenaikan beban kerja, berkurangnya waktu mengajar, penghasilan yang tidak mencukupi, keterlambatan gaji, berkurangnya fasilitas pendidikan, terlambatnya tunjangan, hingga tidak adanya kesempatan diangkat menjadi PPPK.Ia menyimpulkan ada beberapa tema utama yang dirasakan para guru, yakni ketidakpastian karier, penurunan kesejahteraan, pemotongan tunjangan, berkurangnya anggaran pendidikan, meningkatnya beban kerja, ketimpangan kebijakan, dan dampak psikologis. Menurut dia, kondisi itu membuat sebagian guru mulai meragukan kelanjutan karier mereka di sektor pendidikan.
Dalam sidang tersebut, Iman menegaskan langkah uji materi ini menjadi upaya konstitusional terakhir untuk mencari keadilan bagi para guru. Ia berharap majelis hakim mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masa depan profesi guru, seraya menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen semestinya mendukung kesejahteraan guru.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang sorotan DPR atas pagu indikatif pendidikan 2027, Komisi X menilai usulan anggaran masih terlalu didominasi belanja sarana prasarana sehingga porsi untuk kesejahteraan guru, mutu layanan, dan kualitas siswa belum tampak memadai. Komisi X juga meminta pemerintah memformulasikan ulang postur anggaran dan menjadwalkan pembahasan lanjutan, termasuk menyoroti adanya program penting seperti direktorat kurikulum yang disebut belum mendapat alokasi.
Berita Social Policy Terbaru
- Forex
- Crypto