Indonesia dorong implementasi awal PLTS 100 GW lewat percepatan dedieselisasi

Indonesia dorong implementasi awal PLTS 100 GW lewat percepatan dedieselisasi
PLTS 100 GW, diesel turun

Institute for Essential Services Reform menilai target pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt bergantung pada kesiapan fondasi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi. Pada fase awal, lembaga itu mendorong pemerintah memprioritaskan program yang segera menekan konsumsi diesel, menarik investasi, dan memperluas akses listrik bersih.

Sorotan

  • IESR menilai keberhasilan program PLTS 100 GW Prabowo bergantung pada tata kelola, perencanaan matang, dan prioritas quick wins seperti dedieselisasi.
  • PLN menargetkan pengurangan listrik dari 3.996 PLTD di 1.234 lokasi terpencil sebesar 80 persen pada 2030, namun pengadaan proyek dedieselisasi masih terhambat minim peminat dan kendala tarif.
  • Keputusan Menteri ESDM tentang harga batas atas proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS belum terbit, sehingga IESR mendorong revisi mekanisme agar proyek lebih menarik bagi pengembang.

Agenda awal implementasi PLTS nasional

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Institute for Essential Services Reform, IESR, memandang keberhasilan program PLTS 100 GW yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menyiapkan tata kelola dan perencanaan pada periode awal pelaksanaan.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme terhadap pelaksanaan program tersebut. IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas, yakni percepatan dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System, BESS, serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Fabby, tiga agenda itu penting untuk menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata. Ia menyebut dedieselisasi sebagai salah satu pintu masuk paling strategis karena Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.

Hambatan pengadaan dan dampaknya bagi sektor energi

Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030. Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi dalam beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal, setelah lelang pada 2022 minim peminat dan proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tarif.

IESR juga menyoroti bahwa Keputusan Menteri ESDM sebagai turunan dari Permen ESDM Nomor 19/2025 yang mengatur harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum terbit hingga kini. Menurut Fabby, pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga target pengurangan ketergantungan pada diesel dapat lebih cepat tercapai.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang percepatan proyek PLTS 100 GW di Pulau Jawa, pemerintah menyiapkan tahap awal pembangunan 17 GW PLTS dan 33 GW BESS sebagai bagian dari agenda transisi energi. Kami juga mencatat upaya lintas lembaga untuk memverifikasi ketersediaan sekitar 24.000 hektare lahan serta target penyelesaian dalam tiga tahun guna menggantikan pembangkit diesel dan menekan risiko biaya energi berbasis fosil.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.